Tagih Janji Keadilan DBH Migas Blok Cepu, Tim Pemkab Blora Siap Berangkat ke Jakarta

Kabupaten Blora masuk wilayah kerja pertambangan Blok Cepu

BLORA. Perjuangan untuk memperoleh keadilan dana bagi hasil (DBH) migas Blok Cepu terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora. Pemkab Blora dalam waktu dekat ini dijadwalkan akan bertolak ke Jakarta menemui sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora, Karsimin, mengatakan, Pemkab Blora telah membentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan lembaga terkait untuk memperjuangkan DBH Blok Cepu.

Ada beberapa lembaga terkait yang akan dituju tim tersebut yakni  Kementrian ESDM, PT Pertamina, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

“Tim akan berdiskusi soal upaya percepatan pengeboran di wilayah Blora. Sebab jika itu dilakukan maka persoalan DBH akan selesai. Karena, Blora  secara otomatis akan menerima  DBH. Jadi kita mendorong percepatannya,” ujar Karsimin.

Sementara itu, Sekretaris Tim Tranparansi Migas Blora, Seno Margo Utomo, mengatakan, kunjungan ke Jakarta telah diagendakan pada Rabu (8/10) mendatang, untuk kembali menanyakan perkembangan janji pemerintah pusat untuk memberikan keadilan DBH Migas Blok Cepu bagi Blora.

“Karena Blora seharusnya juga layak menerima DBH migas dari Blok Cepu,” tandas Seno.

Menurut Seno, sasaran utama yang akan didatangi adalah Kementrian ESDM, PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC), serta Pertamina Proyek Pengembangan Gas jawa (PPGJ). Karena ketiganya berkaitan dengan Blora.

“Di Kementrian ESDM, selain DBH kami juga akan tanyakan soal kelanjutan program city gas. Kalau untuk PEPC, kita tanyakan perkembangan lapangan Alas Dara Kemuning,” ujar mantan anggota DPRD Blora itu. (ams-suarabanyuurip | Jo-infoblora)