Kerusakan Lahan Hutan di Kabupaten Blora Mencapai 4 Persen

Sejumlah petugas rimbawan KPH Blora menelurusi kawasan hutan, untuk memberantas benalu tanaman jati. Pemberantasan tersebut dilakukan, untuk mengurangi kerusakan tanaman.

BLORA. Luas wilayah Kabupaten Blora hampir separuhnya, merupakan areal atau kawasan hutan. Bahkan, produk hutan di Kota Sate itu yang kebanyakan adalah kayu jati, diakui kualitasnya di daerah lain, termasuk di kancah internasional.

Namun, dalam lima tahun terakhir ini areal hutan di Blora mengalami kerusakan. Kerusakan hutan yang terjadi, mencapai empat persen dari luas wilayah yang ada.

Kepala Biro Perlindungan Sumber Daya Hutan Ditro 1 Perum Perhutani Jateng Imam Puji Raharjo mengatakan, sudah seharusnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan harus aktif dalam menjaga kelestarian hutan. Sehingga, kerusakan hutan yang terjadi, tidak semakin parah. Sebab, selama ini Blora berkontribusi dalam menyuplai kebutuhan kayu di provinsi ini.

”Data kerusakan hutan dalam tahun terakhir ini, ada 4,02 persen. Dari jumlah itu, ada beberapa KPH yang kerusakannya mencapai lebih dari 10 persen,” kata Imam.

Merurut Imam, untuk mencegah tidak meluasnya dampak kerusakan hutan di Blora, masyarakat diberikan sosialisasi mengenai kelestarian lingkungan hutan. Karena, rata-rata kerusakan hutan yang terjadi, akibat dari kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap lingkungan hutan. Padahal, akibat dari kerusakan hutan itu bisa sangat meluas. Misalnya, terjadi banjir di beberapa wilayah, dan juga musibah kekeringan pada musim kemarau. 

”Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, untuk mencegah kerusakan hutan. Langkah-langkah itu bisa dijalankan bersama petugas kehutanan dan juga masyarakat sekitar hutan,” jelas Imam.

Dia menjelaskan, ada lima hal yang bisa dilakukan dalam mencegah kerusakan lingkungan hutan. Yang pertama adalah menjaga keserasian fungsi ekonomi, ekologi dan sosial hutan. Kedua, mempertimbangkan kesesuaian kultur dan budaya hutan. Ketiga, keselarasan dalam pembangunan wilayah hutan. Kempat, kesetaraan dalam pembagian peran dan risiko. Terakhir, keberlanjutan dalam fungsi dan manfaat hutan. (rs-infoblora | Aries-Murianews)