 |
| Dalam workshop STBM, Bupati Djoko Nugroho menekankan pentingnya program jambanisasi di tingkat desa untuk mengatasi BABS menuju ODF. (foto: dok-infoblora) |
Seperti yang diungkapkan Bupati Djoko
Nugroho saat membuka Workshop Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM) sebagai upaya percepatan Program Bebas Buang Air Besar
Sembarangan atau Open Defecation Free (ODF), Selasa (27/3/2018) lalu
di Bappeda Blora.
Bupati yang akrab disapa Pak Kokok ini
memerintahkan kepada seluruh Camat agar seluruh Kepala Desa diminta
menganggarkan program jambanisasi dari Dana Desa yang jumlahnya
semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini ia tempuh supaya indeks
kesehatan di Kabupaten Blora semakin meningkat menuju predikat ODF di
tahun 2018.
“Saya yakin tahun ini Blora bisa ODF.
Semua harus bisa bergerak bersama. Pak Camat nanti tolong sampaikan
ke Kepala Desa agar menganggarkan dana desanya untuk program
jambanisasi. Pemerintah memberikan dana besar ke Desa salah satunya
ya untuk program seperti ini. Kita royok bersama agar bisa segera
tuntas. Jambanisasi bukan hanya tanggung jawab pemkab saja, namun
juga Desa,” tegas Bupati.
Berdasarkan data yang disampaikan
Kepala Dinas Kesehatan dr. Henny Indriyanti M.Kes, saat ini Kabupaten
Blora baru mencapai 94 persen yang sudah ODF. Sehingga kekurangan 6
persen itu menurutnya akan bisa cepat diatasi jika memang semua bisa
bergerak bersama.
“Masih ada 6 persen yang masih BABS
dan belum memiliki jamban, jumlahnya sekitar 17.542 KK yang tersebar
di 15 Kecamatan. Ada satu Kecamatan yang sudah 100 persen
mendeklarasikan sebagai wilayah ODF karena sudah bebas buang air
besar sembarangan, yakni Cepu. Kota Blora baru 99,8 persen, dan yang
terendah Randublatung dengan 82,8 persen,” ungkap dr. Henny
Indriyanti M.Kes.
Ia berharap seluruh Camat, Puskesmas
dan Kepala Desa bisa aktif melaksanakan program percepatan ODF di
Kabupaten Blora. Pasalnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga
menargetkan agar Blora tahun 2018 ini bisa meraih predikat ODF.
(res-infoblora)
0 komentar:
Posting Komentar