Komisi E DPRD Jateng Soroti Masih Tingginya Pengangguran di Blora

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zein (kiri) menyampaikan arahannya agar Blora bisa mengatasi pengangguran daat mengunjungi Dinperinaker. (foto: dok-ib)

BLORA. Masih tingginya jumlah pengangguran di Kabupaten Blora menjadi sorotan Komisi E DPRD Jawa Tengah saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perisndutrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Blora, Selasa (6/2/2018) lalu.

Pasalnya angka penempatan tenaga kerja di tahun 2017 kemarin dinilai masih jauh dari jumlah angkatan kerja produktif yang dihasilkan dari lulusan SMA dan SMK sederajat. Hal itu terlihat dari data penyerapan tenaga kerja di 2017 hanya sebanyak 1.324 orang saja. Sisanya masih belum mendapatkan pekerjaan dan tidak melanjutkan ke bangku perkuliahan.

Tidak dipungkiri secara geografis Blora memang tidak berada di jalur utama industri seperti Batang, Pemalang, dan jalur utara lainnya. Namun Pemkab Blora diminta terus melakukan langkah-langkah strategis untuk membuka lapangan pekerjaan dan terus menggelar pelatihan kerja agar pengangguran bisa mandiri.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zein mengatakan harus ada solusi yang dilakukan Pemkab Blora agar jumlah pengangguran tidak semakin meningkat.

“Komunikasi dengan investor lokal maupun asing menurut saya merupakan cara yang tepat untuk dilakukan saat ini, selain pelatihan-pelatihan yang dilakukan di BLK,” ucapnya saat bersama Komisi E DPRD Jateng mengunjungi Kantor Disperinaker Kabupaten Blora.

Apalagi saat ini, lanjutnya, peta pengangguran di Blora yang sudah berubah juga menjadi masalah yang serius. Jika sebelumnya lulusan SD dan SMP merupakan lulusan yang paling banyak menganggur, namun saat ini angka pengangguran terbanyak adalah lulusan SMA/SMK dan sarjana.

“Lulusan SMA/SMK dan sarjana tidak mau bekerja sebagai buruh apalagi bekerja di sawah, makanya lulusan SMA/SMK ini harus diarahkan ke BLK untuk digali lagi potensinya,” lanjutnya.

Anggota Komisi E Sri Maryuni menambahkan sebaiknya sektor pertanian yang banyak menyerap lulusan SD dan SMP terus dikembangkan sehingga ada peningkatan agar lulusan SMA dan sarjana juga dapat terserap di sektor pertanian.

“Jumlah petani kita yang usianya 50 tahun keatas saat ini sudah mencapai 80 persen artinya harus ada upaya dari Dinas dan Pemkab agar tenaga kerja muda kita bisa benar-benar menekuni sektor pertanian supaya mereka tidak hanya menjadi buruh tetapi bisa menjadi pemilik gudang beras,” kata Sri Maryuni.

Mendengar hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Blora Suryanto mengatakan, jika pihaknya akan terus berupaya memfasilitasi pembekalan dan pelatihan yang perlu diberikan agar lulusan SMK/SMK benar-benar bisa terserap di perusahaan.

“Kedepannya kami akan membuat peltihan kewirausahaan agar lulusan yang tidak terserap di dunia kerja dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri,” harapnya. (res-infoblora)