Pembangunan Wisata Kedungpupur & Goa Terawang Butuh Payung Hukum

Suasana kolam renang Kedungpupur peninggalan Belanda di kawasan hutan
Desa Ledok Kecamatan Sambong. (foto: dok-ib)

BLORA. Banyaknya potensi wisata di kawasan hutan milik Perhutani mulai ditata kembali dengan harapan bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Seperti halnya Kedungpupur Desa Ledok Kecamatan Sambong yang menawarkan wisata kolam renang peninggalan Belanda dan sumur minyak tua serta Goa Terawang Desa Kedungwungu Kecamatan Todanan.

Untuk menata itu, Pemkab Blora menggandeng berbagai pihak untuk turut andil dalam pengembangan potensi wisata itu. Seperti Perhutani, Pertamina, pemerintah desa hingga Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Karena melibatkan banyak pihak, Pemkab pun tak ingin terjadi permasalahan terkait proyek pembangunan pengembangan destinasi wisata itu. Dalam proyek pengembangan kawasan wisata Kedungpupur di Desa Ledok, Kecamatan Sambong misalnya, sejumlah pihak turut serta dalam pengembangan wisata sumur minyak tua dan kolam renang peninggalan Belanda yang berada di kawasan hutan tersebut.

Selain Pemkab, Perhutani dan Pertamina, pemerintah desa dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) juga terlibat dalam pengembangan destinasi wisata yang diproyeksikan menjadi unggulan Blora di masa depan tersebut.

Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Asset 4 Field Cepu siap mengucurkan bantuan dari dana corporate social responsibility ( CSR) sebesar Rp 500 juta untuk pengembangan Kedungpupur. Untuk kali kesekian, Pemkab menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas pengembangan Kedungpupur, Selasa (2/5) lalu.

Rapat dipimpin Bupati Djoko Nugroho didampingi Wabup Arief Rohman. Rakor yang berlangsung di ruang pertemuan Wabup tersebut dihadiri sejumlah pejabat antara lain Asisten II Slamet Pamudji, Kepala Bappeda Sutikno Slamet, Kepala Dinporabudpar Kunto Aji serta perwakilan Perhutani KPH Blora dan Cepu dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Rapat rencana pembangunan Kedungpupur dan Goa Terawang dipimpin Bupati Djoko Nugroho. (foto: ip-ib)

Kepala Bappeda Sutikno Slamet dalam pembukaan rapat menyampaikan bahwa rencana pengembangan wisata Kedungpupur akan segera dilakukan. Saat ini yang menjadi fokus pembangunan salah satunya adalah pembangunan kolam renang. Dibutuhkan payung hukum yang kuat karena dalam proyek pengembangan ini melibatkan banyak pihak diantaranya Pemkab Blora, Pertamina, Perhutani dan BUMDes.

Bupati Djoko Nugroho mengemukakan, dengan adanya pengembangan wisata Kedungpupur diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar sehingga bisa meningkatkan perekonomian rakyat. Pengembangan wisata juga ditujukan untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam menjalankan usaha yang akan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Semua yang ada di Blora adalah untuk Blora, semua untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora,” ujar Bupati.

Dalam rapat tersebut, Bupati menekankan bahwa fokus pengembangan wisata pada saat ini adalah wisata Kedungpupur serta wisata Gua Terawang. Terkait pengembangan wisata Goa Terawang, Humas Perhutani Blora, Teguh menyampaikan bahwa saat ini perencanaan pengembangan sudah dibuat dan Gua Terawang telah dihiasi lampu lampu hias serta di bagian dalam gua diberi lampu penerangan.

Pengembangan akan dilakukan dengan menyediakan fasilitas bermain seperti kereta mainan serta kendaraan ATV. Sementara itu, terkait payung hukum, Wabup Arief Rohman menyatakan bisa dibahas lebih lanjut dengan Kejaksaan Negeri. Menurutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Blora sangat mendukung adanya pengembangan wisata ini.

“Adanya payung hukum dapat membantu proses pengembangan wisata agar lebih jelas,” tandasnya.

Selain itu wabup juga berharap agar pengembangan wisata melibatkan pula masyarakat sekitar. Sekadar diketahui, Wanawisata Kedungpupur dinyakini bisa menjadi ikon destinasi sejarah di Blora.

Kawasan wisata itu memadukan wisata air dan pesona hutan dan penambangan minyak sumur tua. Di Desa Ledok terdapat kolam Kedungpupur yang konon pernah menjadi tempat pemandian bagi pekerja tambang minyak di jaman kolonial Belanda. Selain itu, kawasan hutan jati di Desa Ledok masih asri di tengah aktivitas pertambangan minyak. (humas |ip-ib)