Disnakertransos Blora Tegaskan Perusahaan Harus Bayar THR Maksimal H-7

Chris Hapsoro, Kepala Disnakertransos Kabupaten Blora.
(foto: ag-infoblora)

BLORA. Semakin dekatnya lebaran Idul Fitri 1437 H membuat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Blora kembali mengingatkan kewajiban seluruh perusahaan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada semua pekerjanya.

Kewajiban pembayaran THR tersebut oleh Disnekrtransos Blora ditekankan kepada perusahaan harus diberikan maksimal pada H-7. Seperti yang diungkapkan Kepala Disnakertransos Blora Chris Hapsoro ketika mengikuti dialog perusahaan migas di Kecamatan Cepu, Kamis (23/6) kemarin.

Menurut Chris Hapsoro, bagi pekerja atau karyawan yang telah bekerja minimal tiga bulan, maka THR yang diberikan adalah satu kali gaji. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.

“Setidaknya di Kabupaten Blora terdapat 445 perusahaan baik skala besar maupun kecil. Sesuai dengan ketentuan lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang THR Keagamaan, maka untuk pemberian tunjangan diberikan maksimal satu pekan sebelum hari raya atau H-7,” terangnya.

THR tersebut diberikan kepada pekerja ataupun buruh dengan masa kerja minimal satu bulan. “Semua pekerja atau buruh, baik yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tetap berhak atas THR,” lanjutnya.

Pihak Disnakertransos Blora tidak akan segan memberikan sanksi bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak mematuhi edaran yang sudah disampaikan, jika tidak memberikan THR bagi karyawannya.

“Jika perusahaan tidak memberikan THR sama sekali, akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha. Kami akan berikan surat peringatan, kami akan klarifikasi ke perusahaan penyebabnya kenapa,” ujarnya.

Untuk mengawal jaminan pemberian THR oleh perusahaan, Disnakertransos juga mendirikan posko satuan tugas (Satgas) pengaduan THR. Dibukanya posko tersebut untuk memastikan para pekerja di Blora, mendapatkan hak-hak nya dan THR dalam Lebaran tahun 2016 ini.

Kepala Disnarketransos Blora, Chris Hapsoro mengatakan, posko pengaduan ini diperuntukan bagi karyawan yang tidak mendapatkan THR pada H- 7 Lebaran dan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Sekedar diketahui, pada Lebaran tahun lalu Disnakertransos juga membuka posko yang sama. Saat itu terdapat beberapa karyawan sebuah perusahaan yang melaporkan bahwa hingga H-2 Lebaran tak kunjung mendapat THR. Hanya saja setelah dikroscek ke lapangan, ternyata pihak BUMN sudah memberikan haknya kepada vendor atau pihak kedua, dan  hak tersebut tidak di berikan kepada pekerja.

“Saya berharap jika ada masalah antara karyawan dengan perusahaan, maka dianjurkan agar melaporkan ke dinas, sehingga bisa dicari bersama jalan keluarnya,” pungkasnya. (ag-infoblora)