Bupati Kokok Targetkan Perbaikan Jalan Desa Hutan Tuntas di Tahun Ketiga

Dalam rapat konsultasi publik tentang RPJMD 2016-2021, Bupati tegaskan tekadnya untuk melakukan perbaikan infrastruktur pedesaan hutan. (foto: ag-infoblora)

BLORA. Komitmen Bupati H.Djoko Nugroho untuk mengutamakan perbaikan jalan desa di wilayah hutan terus disampaikan kepada khalayak dalam berbagai acara pertemuan atau rapat SKPD. Seperti saat mengikuti rapat Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora tahun 2016-2021, Rabu (6/4) kemarin di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora.

Bupati yang akrab dipanggil Pak Kokok ini kembali menegaskan jika mulai tahun ini dirinya bersama Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si akan fokus perbaikan jalan pedesaan tengah hutan.

“Saya minta DPU untuk segera menyelesaikan perijinan pengelolaan jalan perhutani yang menjadi penghubung antar desa agar bisa segera tuntas. Tahun ketiga nanti harus terselesaikan agar warga bisa menikmati jalan bagus. Kalau masih saja tidak selesai, nanti kantor DPU saya pindahkan ke Bangkleyan biar merasakan bagaimana deritanya hidup di desa hutan yang jalannya jelek,” tegas Bupati kepada Plt.Kepala DPU Blora, Bondan Sukarno.

Ia menjelaskan bahwa selama puluhan tahun banyak desa-desa pelosok hutan yang perekonomiannya tidak bisa berkembang lantaran akses jalan menuju desa tersebut dalam keadaan rusak. Sementara jalan tersebut statusnya milik perhutani, sehingga Pemkab tidak bisa melakukan perbaikan. Ia ingin Perhutani bisa menyerahkan pengelolaan jalan desa hutan ke Pemkab.

“Seperti di Bangkleyan ujung selatan Kecamatan Jati, Getas-Nglebak Kecamatan Kradenan dan desa hutan lainnya. Setiap musim panen pasti harganya anjlok lantaran akses jalan yang jelek, petani tidak kuat harus menjual keluar desa dan hanya bisa pasrah pada tengkulak. Gabah hanya dihargai Rp 2.800 per kilogram, padahal HPP dari pemerintah Rp 3.700, sungguh memprihatinkan,” lanjut Kokok.

Tidak hanya jalan pedesaan hutan, ia juga berkomitmen agar pengadaan jaringan listrik di desa-desa pelosok hutan bisa ditambah. Selain itu juga pembangunan embung dengan memanfaatkan air Bengawan Solo guna irigasi pertanian.

“Coba bayangkan, siapa yang mau hidup di desa pelosok hutan yang jalannya rusak, minim listrik dan selalu dilanda kekeringan ketika kemarau. Mana bisa maju kalau keadaan seperti itu terus dibiarkan saja. Jenengan semua yang di kota ketika listrik mati 5 menit saja sudah bingung setengah mati. Atas dasar itu saya ingin dalam 3 tahun ini pembangunan infrastruktur desa-desa pelosok hutan bisa tuntas,” pungkasnya.

Sementara itu Plt Kepala DPU Blora Bondan Sukarno membenarkan jika dinas yang dipimpinnya tersebut sedang merencanakan perbaikan jalan di wilayah hutan penghubung desa-desa pelosok.

“Tidak hanya dianggarkan dalam APBD Kabupaten, kami juga akan ajukan bantuan ke Provinsi agar bisa memperbaiki jalan dengan jumlah besar. Target utama perbaikan jalan Randublatung hingga Getas Kradenan, lalu Menden-Ngrawoh-Nginggil-Nglebak-Megeri, dan Doplang-Bangkleyan,” jelas Bondan.

Ia menyatakan perbaikan jalan desa hutan untuk tahap awal dilakukan pembangunan jalan lapen karena struktur tanah yang masih labil. “Sementara kita bangun jalan lapen dahulu sebelum dihotmix, mengingat struktur tanah masih belum padat. Sedangkan Doplang-Bangkleyan tahun ini akan ada proyek hotmix sepanjang 6 km dengan anggaran Rp 4,5 miliar. Selebihnya akan ditangani secara bertahap,” lanjut Bondan. (tio-infoblora)