Pemkab Blora Perjuangkan Pupuk Subsidi Untuk Petani Hutan

Petani hutan panen padi gogo yang ditanam di lahan hutan bekas tebangan jati. Sambil menunggu musim tanam jati yang baru oleh perhutani, para petani hutan menanam tanaman pangan di lahan tersebut, namun mereka kesulitan pupuk.

BLORA. Luasnya lahan hutan di Kabupaten Blora yang mencapai hampir 45 persen memberi kesempatan warga di sekitar hutan untuk ikut mengolah hutan dengan sistem tumpang sari. Dalam artian banyak tanaman pangan yang ditanam petani hutan dibawah tegakan pohon jati.

Dampaknya kebutuhan pupuk semakin meningkat, khususnya untuk para petani hutan. Alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah hanya diperuntukkan untuk petani sawah, sedangkan petani hutan belum mendapatkannya.

Hal ini direspon oleh Pemkab Blora dengan mengajukan alokasi pupuk bersubsidi untuk petani hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Bersama LMDH tersebut, Pemkab mengajukan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan).

Namun hingga sampai saat ini belum ada jawaban dari Kementan. Bupati Blora, Djoko Nugroho saat mengikuti panen raya jagung di lahan perhutani Desa Getas Kecamatan Kradenan, Selasa (24/2) lalu mengungkapkan bahwa kemungkinan pengajuan RDKK tersebut tidak disetujui Kementan.

“Kelihatannya untuk lahan hutan tidak akan mendapatkan pupuk  bersubsidi namun saya akan berusaha agar tahun ini bisa mendapatkan alokasi pupuk sehingga petani yang mengarap lahan hutan tidak kesulitan pupuk,” ujar Bupati Blora Djoko Nugroho.

Untuk mewujudkannya, Bupati yang akrab disapa Kokok ini meminta semua stakeholder yang ada untuk lebih intensif untuk menjalin komunikasi dengan pusat dan menjalin MoU agar sesegera mungkin petani hutan di Kabupaten Blora bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan (Dintanbunakikan) Blora, Reni Miharti menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengajukan usulan pupuk bersubsidi untuk petani penggarap lahan hutan. “Untuk diketahui, di Kabupaten Blora sendiri ada lahan hutan seluas 27.000 hektare yang digunakan petani menanam tanaman pangan. Kami berharap semoga pemerintah segera mengabulkan pengajuan pupuk subsidi sehingga petani tidak kesulitan,” jelasnya. (rs-infoblora)