Pasca Pelantikan, Kini DPRD Blora 2014-2019 Terbelah Menjadi 7 Fraksi

Rapat Paripurna DPRD Blora 2014-2019 dengan agenda pengesahan fraksi

BLORA. Tujuh fraksi telah terbentuk dari hasil sidang paripurna perdana anggota DPRD Blora periode 2014-2019, Kamis (4/9) lalu.  Dalam sidang yang beranggotakan 45 orang tersebut, hanya satu anggota yang tidak hadir dalam rapat, yakni Siti Nur Kanifah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Ketua DPRD Blora Bambang Susilo mengatakan, mekanisme pembentukan fraksi minimal harus melibatkan 4 orang anggota. Sedangkan bagi anggota partai yang jumlahnya kurang dari ketentuan itu, dipersilahkan bergabung atau membentuk fraksi gabungan. 

“Jumlah fraksi yang terbentuk minimal harus sama dengan jumlah komisi di DPRD Blora, yakni 4 komisi,” ujar Bambang. 

Bambang memaparkan, 45 anggota DPRD periode 2014 -2019 telah dipetakan menjadi 7 fraksi dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Ke tujuh fraksi tersebut yakni Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra dan Fraksi PDIP. 

“Dari ketujuh fraksi terdapat fraksi gabugan yakni Fraksi PDIP Gabungan dari PDIP, Nasdem dan Hanura yang beranggotakan 10 orang,” ungkapnya. 

Sementara itu, HM Dasum Ketua DPC PDIP Blora mengakui bergabungnya kedua partai dalam Fraksi PDIP Gabungan merupakan lanjutan dari koalisi pusat yang mengusung Presiden terpilih Joko Widodo dan JK. 

Bahkan dari pusat telah merekomendasikan agar koalisi yang telah dibangun harus dibentuk menjadi koalisi permanen. Dalam Pemilu Legeslatif 9 April lalu, PDIP memperoleh 6 kursi, Nasdem 3 kursi dan Hanura hanya memperoleh 1 kursi. Kondisi tersebut merupakan salah satu alasan kedua partai yakni Nasdem dan Hanura harus bergabung ke fraksi lain. 

Sementara itu, dalam sidang paripurna perdana tersebut, juga telah ditetapkan Bambang Susilo sebagai Ketua DPRD Blora periode 2014-2019. Sedangkan 3 wakil ketua DPRD lainnya yakni HM Kusnanto, HM Dasum dan Abdul Aminudin. (feb-patiekspres | Jo-infoblora)