Pemkab Blora Nantikan DBH Gas Blok Gundih Untuk Pembangunan Daerah

CPP Gas Blok Gundih yang dikelola Pertamina PPGJ di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Blora yang sebentar lagi akan mulai produksi gas on stream. (rs-infoblora)

BLORA. Produksi Gas Gundih tinggal sejengkal lagi. Harapan Blora memperoleh DBH gas sudah di pelupuk mata. Sebagai daerah penghasil gas, sudah sewajarnya, bila pemerintah kabupaten maupun elemen masyarakat Blora menginginkan agar Central Processing Plant (CPP) Gundih yang di operatori Pertamina segera melakukan gas on stream (siap jual). 

Sebab dengan berproduksinya Gas Gundih, maka saat itu pula pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) gas akan dimulai penghitungan. Dengan begitu pendapatan dari DBH dapat menyokong pembangunan di daerah, khususnya Kabupaten Blora.

"Tahun pertama dapat DBH gas seluruhnya untuk Kecamatan Kradenan. Semua jalan akan dibangun," kata Bupati Blora, Djoko Nugroho dikonfirmasi ihwal rencana jika memperoleh DBH Gas Gundih.

Sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah pusat, sebagai daerah penghasil, Blora akan memperoleh bagian 12 persen. Jumlah bagian daerah penghasil itu diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, serta PP Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Pembangunan menjadi panduan dalam pembagiannya.

Perbandingan prosentasenya 70 : 30, sebanyak 70 persen untuk Pemerintah Pusat, dan 30 persen untuk Pemerintah Daerah. Sebagai daerah penghasil, maka dari prosentase 30 persen itu dibagi lagi dengan pembagian Kabupaten Blora sebagai kabupaten penghasil sebanyak 12 persen, seluruh kabupaten non penghasil di dalam satu provinsi tersebut 12 persen, dan provinsi sebesar 6 persen.

“Dengan DBH  yang kita terima akan memudahkan dalam melakukan pembangunan di segala bidang yang menjadii prioritas sesuai skenario dalam RPJMD,” tegas Bupati yang juga mantan Dandim Rembang itu.

Sekalipun PPGJ merupakan proyek nasional, namun Pertamina EP tak akan meninggalkan warga sekitar. Bupati Blora pun mengapresiasi agar industri gas segera memberi konstribusi ke pendapatan daerah. Meski demikian, diharapkan PT Pertamina EP mengedepankan tenaga kerja lokal. Hal itu merupakan nilai tambah kegiatan operasi perusahaan terhadap masyarakat.

Seperti dalam proses pembangunan Central Prossesing Plant (CPP) Gundih, proporsi tenaga kerja lokal yang dilibatkan sekitar 30 persen, untuk klasifikasi pekerjaan yang membutuhkan keahlian (skilled). Sedangkan untuk tenaga non keahlian (unskilled) 100 persen dari tenaga kerja lokal.

"Dalam  proses pembangunan tersebut dipekerjakan sekitar 1.700 orang, dan 65 persen diantaranya adalah penduduk lokal," kata Government Assistant Manager PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Asset 4, Yuliani.

Sedangkan untuk Operasional dan Perawatan (Operational Maintenance/OM) CPP Blok Gundih, nantinya akan dilaksanakan oleh PT Titis Sampurna. Dari pekerjaan ini tenaga kerja lokal yang terserap sebanyak 131 orang. Sebanyak 16 persen tenaga kerja yang direkrut  berasal dari kalangan pemilik lahan, non pemilik lahan sebanyak 37 persen, dan kalangan umum dari masyarakat Cepu, Blora, dan sekitarnya sebanyak 47 persen.

"Sehingga dapat dikatakan bahwa tenaga kerja operator terampil ini ke depan merupakan tenaga kerja yang 100 persen berasal dari Kabupaten Blora," terang Yuliani.

CPP Gundih bisa dikatakan central produksi gas terbesar se Asia Tenggara, karena  memiliki kompleksitas yang tinggi. CPP ini juga merupakan proyek pertama  di Indonesia yang menggunakan teknologi Bio Sulfur Recovery Unit (BSRU), dan Coustic Treatment Unit (CTU) yang dalam produksinya ramah lingkungan.

Sebagaimana proyek migas lainnya, tentunya mempunyai resiko tinggi dalam pengoperasiannya. Namun hal itu sudah diminimalisasi oleh Pertamina EP dengan menggunakan peralatan dan teknisi operator yang mumpuni dibidangnya. Meski demikian, bilamana terjadi suatu kondisi darurat, maka perusahaan sudah memberikan pelatihan dan Simulasi Emergency Response Plan (ERP) bagi masyarakat sekitar agar tidak panik ketika terjadi kondisi darurat nantinya selama proses produksi gas.

Seperti disampaikan Rio Satriawan, dari Tim Health, Safety, End Emergency (HSE) Pertamina EP dalam sosialisasi rencana pemboran sumur RBT II beberapa waktu lalu, bahaya gas terutama H2S yang sangat tinggi bisa berbahaya. Hal itu bisa diantisipasi dengan prosedur-prosedur penanganan kebocoran gas.

"Ketika ada laporan adanya warga terdampak yang terkena atau menghirup H2S, kita ada tim yang langsung melakukan cek lokasi," katanya.

Kalau tingkat kebocoran gas itu sudah dalam kondisi darurat, kata Rio maka akan dilakukan koordinasi dengan kepala desa setempat untuk mengumpulkan warga di balai desa sambil menunggu langkah lanjutan.

Menurut Rio, Pertamina EP dalam menjalankan operasinya, meski produksi gas itu punya resiko tinggi, namun Pertamina selalu berpanduan pada kegiatan operasinya dengan memperhatikan aspek lingkungan. Dan itu sudah disebutkan dalam pengajuan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

"Kalau warga sekitar terkena dampak, tentu akan ada kompensasinya sejauhmana itu dampak yang ditimbulkan," ujarnya.

Ditambahkan Rio, selama proses produksi berlangsung tidak menutup kemungkinan ada insiden yang memiliki pengaruh negatif kepada warga sekitar. "Kita selalu terbuka. Bilamana ada laporan dari warga langsung akan diterjunkan tim ke lapangan," ungkapnya.

Terkait program City Gas, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora, Setyo Edy mengatakan, saat ini masih menunggu turunnya ijin resmi untuk pemasangan pipa jargas tersebut. Sedangkan pemasangan komponen jaringan gas di pemukiman warga sudah selesai dilakukan kontraktor. "Ada dua bagian pipa yang belum selesai terpasang. Yaitu pipa yang melintasi rel kereta api dan jaringan pipa gas di area CPP," katanya.

Edy menjelaskan, pembangunan pipa di dua lokasi tersebut belum selesai karena belum mendapatkan izin dari pihat terkait. "Agar segera mengeluarkan ijin penanaman pipa carbon stell di area CPP dan crossing rel kereta api untuk keperluan jargas. Sebagaimana permohonan ijinnya yang telah dilayangkan oleh Dirjend Migas pada bulan September 2013 lalu," katanya.

Untuk pipa yang melintasi rel harus ada izin dari Kementerian Pehubungan dalam hal ini Dirjen Perkereta Apian, Sedangkan jaringan pipa di sekitar CPP harus mendapat izin dari Pemerintah Pusat.

Sebagaimana diketahui saat kondisi Gas On Stream, maka gas akan dialirkan ke PLN Tambaklorok, Semarang sesuai kesepakatan kerjasama jual beli gasnya. Sementara sebagian gas akan dialirkan untuk program City Gas bagi 7 (tujuh) desa di Kecamatan Kradenan, Kedungtuban, dan Kecamatan Cepu.

Sementara kuoata sebanyak 4000 KK warga yang  berdomisili di Desa Sumber,  Mojorembun Kecamatan Kradenan, Desa Wado, Desa Pulo, Desa Kemantren dan Desa Tanjung Kecamatan Kedungtuban serta Desa Kapuan di Kecamatan Cepu menjadi sasaran lokasi City Gas.

Sebagai desa tempat berdirinya pabrik gas atau Central Processing Plan (CPP), Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora berharap mendapat prioritas dalam pengucuran program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Pertamina EP. PPGJ di Area Blok Gundih. terlebih jika nanti sudah produksi atau gas on stream terlaksana CSR harus lebih ditingkatkan.

Hal itu seperti disampaikan Kepala Desa Sumber, Zaki Bachroni. Dia menilai hal itu wajar dikarenakan desanya terkena dampak langsung akibat operasi produksi gas sumber tersebut.

"Kami berharap kehadiran pabrik gas ini mempunyai imbas positif bagi desa sumber. CSR untuk desa sumber harus lebih diutamakan karena sebagai desa yang ditempati pabrik gas," katanya.

Keinginan agar Gas Gundih segera produksi sudah lama dinantikan pemkab dan elemen masyarakat Blora. Sebab selama ini kabupaten yang berbatasan dengan Bojonegoro, Jawa Timur ini tak sepeserpun menerima DBH Migas Blok Cepu yang sudah produksi, hanya karena beda provinsi. (rs-infoblora | ali-suarabanyuurip)