 |
| Ilustrasi pengumuman pemberkasan honorer K-2 yang lolos seleksi CPNS. (rs-infoblora) |
Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng Achmad Zaid mengatakan banyaknya
honorer K2 yang tidak memenuhi syarat, harus segera dilakukan
penertiban, dan tidak diikutsertakan dalam pemberkasan.
”Kami pegang data, hampir 100 honorer yang dicurigai mengantongi data asli tapi palsu (aspal). Karena itu harus diklafikasi, dan BKD harus teliti,” kata Achmad Zaid saat dikonfirmasi mengenai hasil kunjungan ke Blora, Kamis (1/5) kemarin.
Menurut Achmad Zaini, data yang dia terima berasal dari laporan masyarakat. Sebagian besar dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Mereka merupakan guru dan tenaga administrasi di sekolah.
”Kami sudah mendatangi langsung Kepala Disdikpora Achmad Wardoyo. Untuk itu, kami sarankan segera melakukan tindakan, atas puluhan honorer yang diduga bermasalah tersebut. Kalau sampai lolos, maka kepala dinas juga akan ikut menanggung akibat hukumnya. Termasuk juga BKD,” terangnya.
Kepada pada pejabat berwenang di Blora, tambah Zaid, dia menyarankan untuk tidak segan mencoret honorer yang tidak memenuhi syarat. Sebab, di BKD, sampai saat ini hanya ada 20 nama honorer yang belum punya pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Artinya, 20 nama itu sangat mungkin tidak masuk pemberkasan alias batal diangkat menjadi CPNS. Sementara, data yang dipegang Ombudsman ada hampir 100 orang.
”Ini kan tidak pas. Jadi, saya minta untuk diteliti ulang lagi. Karena risikonya besar. Kalau ada apa-apa nanti, mereka-mereka yang tanggung jawab,” tegasnya. (rs-infoblora | Aries Budi-murianews.com)
”Kami pegang data, hampir 100 honorer yang dicurigai mengantongi data asli tapi palsu (aspal). Karena itu harus diklafikasi, dan BKD harus teliti,” kata Achmad Zaid saat dikonfirmasi mengenai hasil kunjungan ke Blora, Kamis (1/5) kemarin.
Menurut Achmad Zaini, data yang dia terima berasal dari laporan masyarakat. Sebagian besar dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Mereka merupakan guru dan tenaga administrasi di sekolah.
”Kami sudah mendatangi langsung Kepala Disdikpora Achmad Wardoyo. Untuk itu, kami sarankan segera melakukan tindakan, atas puluhan honorer yang diduga bermasalah tersebut. Kalau sampai lolos, maka kepala dinas juga akan ikut menanggung akibat hukumnya. Termasuk juga BKD,” terangnya.
Kepada pada pejabat berwenang di Blora, tambah Zaid, dia menyarankan untuk tidak segan mencoret honorer yang tidak memenuhi syarat. Sebab, di BKD, sampai saat ini hanya ada 20 nama honorer yang belum punya pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Artinya, 20 nama itu sangat mungkin tidak masuk pemberkasan alias batal diangkat menjadi CPNS. Sementara, data yang dipegang Ombudsman ada hampir 100 orang.
”Ini kan tidak pas. Jadi, saya minta untuk diteliti ulang lagi. Karena risikonya besar. Kalau ada apa-apa nanti, mereka-mereka yang tanggung jawab,” tegasnya. (rs-infoblora | Aries Budi-murianews.com)
0 komentar:
Posting Komentar