BNP2TKI : Mayoritas TKI dari Kabupaten Blora Bekerja di Sektor Formal

Bupati Djoko Nugroho memberikan sambutan dalam Sosialisasi Program Penempatan dan Perlindungan TKI yang digelar di Pendopo Kabupaten, Senin (3/3/2014) kemarin. (rs-infoblora)

BLORA.  Pemerintah Kabupaten Blora dan BNP2TKI menyelenggarakan Sosialisasi Program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Tema yang diusung “Bersama TKI Membangun Negeri.”

Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Bupati Blora Djoko Nugroho di pendopo kabupaten, Senin (3/3) kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Djoko Nugroho mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya sosialisasi di Kabupaten Blora. Hal ini dikarenakan masih tingginya minat warga yang ingin bekerja di luar negeri karena iming-iming gaji yang tinggi.

“Terima kasih kepada BNP2TKI dan Disnakertransos Kabupaten Blora atas terselenggaranya acara ini. Sosialisasi ini sangat penting agar sedulur-sedulur kita paham bagaimana prosedur bekerja ke luar negeri,” kata Bupati Djoko Nugroho.

Namun demikian, Bupati menghendaki Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri semakin berkurang. Menurutnya, selain gaji yang lebih tinggi, menjadi TKI merupakan alternatif terakhir warga karena sulitnya mendapat pekerjaan. Karena himpitan ekonomi itulah orang bekerja ke luar negeri. Hal ini banyak faktor yang melatarbelakangi, mungkin bisa dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan atau persaingan mencari pekerjaan yang semakin kompetitif.

Keberadaan TKI di luar negeri tidak bisa dipandang sebelah mata, selain jumlahnya yang banyak dan pahlawan devisa negara. Setelah menjadi TKI, banyak dari mereka muncul sebagai wirausaha sehingga mampu menggerakkan ekonomi desanya.

Banyaknya pemberitaan di media terkait kasus hukum yang menimpa TKI, menjadi keprihatinan orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Blora ini. Untuk itu, pemerintah harus melindungi warganya dengan memberikan bantuan hukum kepada TKI yang bermasalah. Untuk itu, Bupati berharap kepada peserta sosialisasi agar bisa menyampaikannya ke masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri.

“Jangan sampai menjadi TKI ilegal, nanti ujung-ujungnya bermasalah. Jangan percaya calo. Tanya saja
ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial,” kata Bupati Djoko Nugroho.

Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan BNP2TKI, Rochayati Suroso mengungkapkan TKI yang bermasalah biasanya mereka yang bekerja di sektor non formal, seperti pembantu rumah tangga. Di Kabupaten Blora sendiri jumlah TKI di sektor informal relatif sangat sedikit.

“TKI Kabupaten Blora mayoritas bekerja di sektor formal. Hal ini cukup bagus karena mengurangi resiko kekerasan dan pelecehan,” katanya.

Selama tahun 2013 setidaknya ada 11 kasus kekerasan terhadap para pekerja Indonesia yang ada di luar negeri. "Tahun kemarin memang ada 11 kasus yang menimpa tenaga kerja asal Indonesia, paling banyak di Arab Saudi dan Malaysia," ungkap Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso usai kegaiatan sosialisasi Program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Blora, Senin (3/3).

Masih adanya kekerasan yang menimpa para tenaga Kerja Indonesia (TKI) membuat Komisi IX mengajukan usul pada pemerintah agar membuat kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia serta Arab Saudi.

Selain itu, penghentian pengiriman TKI perlu agar advokasi kepada para TKI terus ditingkatkan untuk mengurangi adanya kekerasan. Polikus asal PDI Perjuangan ini menambahkan, bahwa yang kekerasan menimpa TKI kebanyakan karena kendala bahasa. Dari semua kekerasan yang ada, umumnya terjadi kepada para pekerja perempuan.

"Penekanan dan pendampingan advokasi hukum harus terus dikedepankan, sehingga mereka bisa dilindungi dengan baik," pria yang akrab dipanggil Mbah Roso ini.

Rochayati Suroso, yang hadir mendampingi Imam, mengatakan bahwa sosialisasi mendesak dilakukan agar masyarakat tahu mekanisme untuk berangkat menjadi TKI.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya pencegahan timbulnya TKI Ilegal. "Melalui kepala desa inilah bisa disampaikan secara benar agar tidak terjadi menjadi TKI karena ilegal," ungkap Rochayati.

Dia berharap makin sedikit kaum perempuan yang menjadi TKI di luar negeri, sebab wanita rentan akan korban kekerasan seperti yang selama ini terjadi. "Sebaiknya jangan wanita, resikonya sangat besar, tidak hanya fisik tetepi non fisik," jelasnya.

Untuk itu dia meminta agar masyarakat benar-benar memperoleh informasi yang jelas akan tempat kerja yang dituju. "Jangan pernah berangkat menjadi TKI ilegal," katanya.

Sosialisasi dihadiri Anggota Komisi IX DPR-RI, Imam Suroso, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, M. Dasum, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Blora, Chris Hapsoro, aparat pemerintah daerah mulai dari Camat, kepala desa, lurah, serta tokoh masyarakat (rs-infoblora)