Optimistis APBD Blora 2014 Ditetapkan Bulan Maret

Seno Margo Utomo, anggota Banggar DPRD Blora.

BLORA. Pembahasan intensif Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Blora yang dilakukan DPRD belakangan ini memunculkan optimisme bahwa APBD 2014 bisa ditetapkan bulan Maret.

Hanya saja optimisme itu bida berubah kalau DPRD dan Pemkab Blora belum menemukan titik temu pengalokasian anggaran di semua satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).

Pembahasan KUA-PPAS dilakukan DPRD dengan cara mengundang SKPD satu-persatu. Pembahasan tidak dilakukan di komisi tetapi dilakukan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora.

"Pekan depan pembahasan masih akan dilakukan. Pembahasan sampai saat ini sudah 75 persen," ujar Seno Margo Utomo, salah satu anggota Banggar DPRD Blora.

Menurutnya, pembahasan dengan mengundang SKPD itu dilakukan untuk menyesuaikan besarnya anggaran. Seno menambahkan, DPRD hanya ingin mendapatkan penjelasan terperinci setiap mata anggaran yang diajukan SKPD masing-masing. "Jika pengajuan anggaran tidak rasional, tentu akan kami beri tanda bintang(dalam arti tidak disetujui)," tandasnya.

Rasionalisasi anggaran salah satunya menimpa Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Blora. Dari nominal anggaran yang diajukan Rp 272 miliar, ada Rp 41 miliar yang tidak disetujui DPRD. Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran hasil rasionalisasi tersebut dilimpahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Blora untuk alokasi anggaran desa berkembang. Selain itu juga digunakan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai honorer di Kabupaten Blora.

Sementara itu, Wakil Ketua Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) Jateng Siswanto mengemukakan, melihat perkembangan pembahasan KUA-PPAS sepekan terakhir. Dia optimis APBD akan bisa ditetapkan pada bulan Maret ini.

"Beberapa kali di media massa, pimpinan DPRD menyatakan kemungkinan besar APBD bisa ditetapkan Maret ini. Kami percaya itu dengan melihat perkembangan pembahasan KUA-PPAS dalam sepekan terakhir," tandasnya.

Hanya saja, Siswanto menegaskan, jika komitmen itu dilanggar lagi, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD akan semakin turun. Terkait dengan Pemkab, Siswanto menegaskan, jika APBD benar-benar ditetapkan Maret, maka Pemkab harus segera menindaklanjuti penetapan tersebut..

"Pengalaman menunjukkan, bahwa selama ini pelaksanaan kegiatan tidak segera dilakukan padahal APBD sudah ditetapkan. Proses administrasinya harus dipercepat sehingga proses pembangunan bisa segera dilaksanakan," ujarnya. (rs-infoblora | Abdul Muiz)