Sempat Mogok, Pembahasan APBD Blora 2014 Akhirnya Dilanjutkan

H Abdullah Aminuddin, wakil ketua DPRD Blora

BLORA. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang sempat mogok melanjutkan pembahasan draf APBD dengan Badan Anggaran DPRD, Selasa (25/2) sore, akhirnya mengakhiri aksinya dengan menghadirkan sejumlah kepala SKPD dalam pembahasan APBD di ruang Banggar DPDR setempat.

"Memang eksekutif sempat mogok tidak mau datang membahas APBD, katanya itu perintah bupati, tapi kok akhirnya datang juga," jelas wakil ketua DPRD Blora H Abdullah Aminuddin.

Kesediaan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ke Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menjadikan bayang-bayang deadlock pembahasan APBD 2014 tidak terbukti, padahal tanda tanda mogok eksekutif sudah terlihat sejak Senin (24/2).

DPRD agaknya juga memandang enteng ancaman aksi mogok membahas APBD, yakni dengan akan kembali mengundang TAPD, namun belum sempat dilayangkan surat undangan kedua, eksekutif (sejumlah kepala SKPD) sudah datang ke Banggar.

"DPRD sudah beritikad baik untuk membahas, namun kalau eksekutif tidak mau datang, rencananya akan kami layangkan undangan panggilan yang kedua, tapi wong sudah datang ya sudahlah," kata Aminuddin.

Perintah Bupati

Menurutnya, pembahasan yang dilakukan ini untuk mengritisi anggaran-anggaran yang ada di SKPD, karena Banggar menilai ada banyak perencanaan di SKPD yang dinilai kurang penting antara lain belanja barang dan jasa.

Sementara itu Ketua TAPD H Sutikno Slamet yang juga Plt Sekkab Blora, masih enggan komentar banyak soal undangan pembahasan APBD, tetapi pada Selasa siang, dia datang menemui pimpinan dewan dan akhirnya pembahasan dilanjutkan Selasa sore oleh beberapa SKPD.

Terpisah Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setda Blora Irfan Iswandaru, mengakui memang ada perintah dari Bupati Blora H Djoko Nugroho agar TPAD menghentikan pembahasan anggaran dengan Banggar, karena alasan pembahasannya sudah tidak lagi sesuai yang diharapkan untuk prioritas peningkatan infrastruktur.

Selain itu, tambah dia, juga terkait rencana kelanjutan pembangunan di lahan eks terminal lama yang kini disebut Blok T. Untuk pengembangan awal lahan tersebut sudah mulai dibangun mulai tahun 2013 lalu. Rencananya tahun ini akan dilanjutkan kembali. Namun oleh DPRD sebagian anggarannya dipangkas.

"Bupati berharap pembahasan kembali seperti pada perencanaan awal, yakni memberi prioritas untuk pembangunan infrastruktur. Itu juga untuk mendukung langkah provinsi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat," ucapnya.

Dari keterangan dua belah pihak (DPRD dan Pemkab) maka bisa disimpulkan polemik pembahasan APBD ini dalam dua versi. Versi DPRD karena ada anggaran di sejumlah SKPD yang dinilai dewan kurang penting dan tidak mendesak tetapi tetap dialokasikan. DPRD juga mengkritisi sejumlah anggaran yang dipandang janggal, seperti proyek yang tahun lalu dikerjakan, dalam draf APBD 2014 ternyata dianggarkan lagi.

Sedangkan versi Pemkab, pembahasan kemarin sempat terhenti karena arah pembahasan yang dilakukan bersama DPRD sudah tidak sesuai dengan yang diharapkan TAPD yakni memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Padahal prioritas pembangunan ini untuk mendukung langkah provinsi sebagai tahun infrastruktur dan memajukan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.(ms-infoblora)