Pembahasan APBD Blora 2014 : Anggaran Infrastruktur Dipangkas Rp 38 Miliar

Masih banyak kerusakan infrastruktur di wilayah Kabupaten Blora, seperti jalan antar desa di Desa Sumberejo Kecamatan Japah ini yang justru diperbaiki secara gotong royong dengan TNI. (rs-infoblora)

BLORA. Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dipastikan berkurang. Itu terjadi setelah DPRD bersama Pemkab Blora melakukan rasionalisasi sejumlah anggaran di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rasionalisasi dilakukan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plapon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD. "Setelah dipilah-pilah lagi akhirnya jumlah rasionalisasi anggaran di dinas kami mencapai sekitar Rp 38 miliar," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Blora, Bondan Sukarno, Kamis (27/2).

Di pengajuan awal KUA PPAS, DPU mengajukan anggaran mencapai Rp 272 miliar. Rencana anggaran tersebut tak hanya untuk pembangunan jalan dan jembatan. Melainkan juga untuk pembangunan infrastruktur lainnya dalam kewenangan DPU.

Seperti pembangunan infrastruktur perairan, pertamanan dan lain sebagainya. "Memang yang terbanyak untuk pembangunan jalan dan jembatan. Anggaran yang dirasionalisasi itu juga sebagian besar untuk bidang jalan dan jembatan,'' kata Bondan Sukarno.

Sementara itu Legyono salah seorang anggota Banggar DPRD Blora menegaskan pihaknya tidak bermaksud menghambat program pembangunan yang akan dilakukan pemkab tahun ini.

Hanya saja Legyono yang didampingi anggota Banggar lainnya, Seno Margo Utomo, menegaskan pihaknya menghendaki alokasi anggaran dalam APBD tahun ini benar-benar untuk bidang pembangunan yang diprioritaskan. ''Kalau jelas alokasinya untuk apa saja, kami sangat mendukung,'' ujarnya.

Sementara terkait dengan rasionalisasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan, Legyono menegaskan pihaknya tidak ingin dana yang dianggarkan dalam pembangunan jalan tersebut berlebihan. Dari pembahasan KUA PPAS selama ini, kata Legyono, pihaknya menemukan banyak anggaran infrastruktur jalan yang membengkak.

''Misalnya saja. Pembangunan ruas jalan yang semestinya cukup dengan anggaran Rp 1 miliar ternyata diajukan menjadi Rp 1,4 miliar. Karena itulah dilakukan rasionalisasi,'' ujarnya.

Menurutnya DPRD mendukung penuh prioritas pembangunan jalan dan jembatan yang saat ini masih rusak. Hanya saja dana yang dianggarkan harus sesuai dengan kebutuhan. Selain itu mengedepankan pula unsur pemerataan di seluruh kecamatan. (rs-infoblora | abdul muiz)