INFOBLORA.ID - Pemerintah menyiapkan estimasi anggaran sekitar Rp700 miliar untuk pembayaran ganti kerugian lahan masyarakat yang terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Blora.
Rencana pengadaan tanah proyek tersebut mencakup sekitar 1.088 bidang tanah yang tersebar di lima desa. Total luas lahan yang masuk dalam rencana pengadaan diperkirakan mencapai 392 hektare.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Blora, Elvyn Bina Eka Kusuma, mengatakan proses pengadaan tanah kini mulai memasuki tahapan musyawarah mengenai bentuk ganti kerugian.
Musyawarah tahap awal digelar di Desa Mendenrejo pada 17 September 2026. Sebanyak 17 bidang tanah menjadi objek pembahasan dalam kegiatan tersebut.
Dalam musyawarah, masyarakat terdampak menyatakan memilih bentuk ganti kerugian berupa uang.
Elvyn menjelaskan, dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, masyarakat terdampak diberikan beberapa pilihan bentuk ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.
"Dalam pengadaan tanah ada tiga bentuk. Masyarakat sebagai terdampak akan diberikan tiga pilihan, pertama berupa uang, kedua berbentuk tanah pengganti, atau ketiga berbentuk saham dan atau bentuk lainnya," jelas Elvyn.
Untuk 17 bidang tanah di Desa Mendenrejo, pilihan masyarakat telah disepakati berupa pembayaran uang. Tahapan selanjutnya akan dilakukan proses validasi.
TERSEBAR DI LIMA DESA
Secara keseluruhan, pengadaan tanah pembangunan Bendungan Karangnongko di wilayah Blora mencakup sekitar 1.088 bidang.
Lima desa yang masuk dalam rencana pengadaan tanah tersebut yakni Mendenrejo sebanyak 17 bidang, Ngrawoh 364 bidang, Nginggil 192 bidang, Nglebak 372 bidang, dan Megeri 143 bidang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 381 bidang telah diumumkan, sedangkan 17 bidang di Desa Mendenrejo telah memasuki proses penilaian.
BPN Blora selanjutnya akan melaksanakan musyawarah secara bertahap di desa-desa lainnya. Setelah Mendenrejo, tahapan tersebut ditargetkan berlanjut ke Ngrawoh, Nginggil, Nglebak, kemudian Megeri.
BPN berharap seluruh proses musyawarah mengenai penetapan bentuk ganti kerugian dapat diselesaikan sepanjang 2026. Sementara keseluruhan proses pengadaan tanah ditargetkan rampung pada 2027.
NILAI RP700 MILIAR MASIH ESTIMASI
Mengenai anggaran, pemerintah menyiapkan estimasi awal sekitar Rp700 miliar untuk pembayaran ganti kerugian lahan.
Namun, angka tersebut belum menjadi nilai final yang akan diterima masing-masing pemilik lahan. Besaran ganti kerugian setiap bidang nantinya ditentukan berdasarkan hasil penilaian dan validasi.
Karena itu, waktu pembayaran ganti kerugian juga belum dapat dipastikan saat ini.
Elvyn meminta masyarakat terdampak memahami bahwa pengadaan tanah membutuhkan sejumlah tahapan yang harus dilakukan secara cermat. Terlebih, pembangunan Bendungan Karangnongko merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN).
BPN juga menegaskan proses pengadaan tanah tetap mengedepankan keterbukaan. Masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan sanggahan apabila menemukan data atau hal lain yang dinilai belum sesuai.
"Kami berharap dengan seluruh proses tahapan ini masyarakat dapat bersabar. Kami minta waktu sebentar dan tetap kita usahakan asas keterbukaan, kemudian ada sanggahan," ujarnya.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat terdampak diharapkan dapat mengikuti setiap tahapan pengadaan tanah hingga proses penetapan dan pembayaran ganti kerugian selesai.
0 komentar:
Posting Komentar