INFOBLORA.ID - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora memetakan sebanyak 149 desa dan kelurahan di 15 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 139 desa.
Sekretaris BPBD Kabupaten Blora, Mulyowati, mengatakan dari total 16 kecamatan di Kabupaten Blora, hanya Kecamatan Kradenan yang tidak masuk dalam wilayah potensi kekeringan.
“Sebanyak 15 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan. Kecamatan yang tidak berpotensi kekeringan yaitu Kradenan. Sejak dulu desa-desa di wilayah Kradenan tidak pernah mengalami kekeringan,” ujarnya.
Menurut Mulyowati, sebanyak 149 desa dan kelurahan tersebut saat ini masuk dalam pemetaan status siaga kekeringan. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah ketika kondisi meningkat menjadi status tanggap darurat.
“Kalau nanti sudah masuk masa tanggap darurat, kemungkinan bisa lebih dari 160 desa dan kelurahan yang terdampak,” katanya.
BPBD juga mencatat adanya penambahan wilayah rawan kekeringan pada tahun ini. Salah satunya berasal dari Kecamatan Todanan yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar daerah berpotensi kekeringan.
“Tahun 2024 Todanan belum masuk. Tahun 2025 kemarin kemarau basah. Tahun ini ada tiga desa yang dipetakan karena beberapa dukuh ternyata mengalami kekeringan, tetapi sebelumnya belum terlaporkan,” jelas Mulyowati.
Ia menyebut wilayah dengan jumlah desa rawan kekeringan terbanyak berada di Kecamatan Ngawen, Kunduran, Jati, serta sejumlah desa di Kecamatan Blora. Meski demikian, Kecamatan Jati dan Kunduran tetap menjadi prioritas utama apabila nantinya dilakukan distribusi air bersih.
“Kalau mulai dropping air bersih, biasanya yang menjadi prioritas adalah Kecamatan Jati dan Kunduran karena memang paling sering mengalami kekeringan lebih awal,” ungkapnya.
Meski musim kemarau mulai berlangsung, hingga kini BPBD Blora belum menerima permintaan distribusi air bersih dari masyarakat.
“Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus. Sampai sekarang belum ada permintaan dropping air bersih. Nanti kalau ada permintaan akan segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.
BPBD mengimbau masyarakat di wilayah rawan untuk mulai menghemat penggunaan air serta segera melaporkan apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
0 komentar:
Posting Komentar