INFOBLORA.ID - Pemerintah Kabupaten Blora menghadapi kendala besar dari sisi anggaran untuk pembangunan palang pintu di perlintasan sebidang kereta api. Tingginya biaya pemasangan menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Data Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora mencatat terdapat 26 titik perlintasan sebidang kereta api di wilayah setempat. Dari jumlah tersebut, baru tujuh titik yang telah dilengkapi palang pintu.
Puluhan perlintasan itu tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan, Kedungtuban, dan Cepu.
Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinrumkimhub Blora, Sunyoto, mengatakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) selama ini terus mendorong adanya perhatian pemerintah daerah terhadap keselamatan di perlintasan kereta api.
“Sesuai Undang-Undang Perkeretaapian, keselamatan di perlintasan sebidang memang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Keselamatan warga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah,” ujar Sunyoto.
Sebelumnya, Komisaris Utama PT KAI Said Aqil Siradj juga menyampaikan bahwa pengadaan dan pengelolaan palang pintu perlintasan sebidang bukan menjadi tanggung jawab PT KAI, melainkan kewenangan pemerintah daerah dan kementerian terkait.
Sunyoto menjelaskan, biaya pemasangan satu titik palang pintu manual paling murah mencapai sekitar Rp200 juta. Angka tersebut belum termasuk kebutuhan petugas penjaga yang harus siaga setiap hari.
“Dana sebesar itu belum termasuk petugas hariannya, karena harus dijaga terus,” katanya.
Menurutnya, biaya akan jauh lebih besar apabila perlintasan dilengkapi fasilitas keselamatan tambahan seperti Early Warning System (EWS), sinyal otomatis, dan gardu penjagaan. Untuk fasilitas lengkap tersebut, anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai Rp800 juta per titik.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Dinrumkimhub Blora terus berkoordinasi dengan PT KAI terkait pengadaan fasilitas keselamatan di perlintasan kereta api.
“PT KAI juga membantu mengarahkan pemerintah daerah kepada rekanan yang dinilai mampu menyediakan fasilitas dengan biaya lebih murah,” jelas Sunyoto.
Selain persoalan infrastruktur, pihaknya juga menghadapi tantangan dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) penjaga perlintasan. Menurut Sunyoto, petugas penjaga palang pintu perlu mendapatkan pelatihan khusus dari PT KAI agar mampu menjalankan tugas sesuai standar keselamatan.
“Kesiapan SDM juga penting. Penjaga perlintasan perlu pelatihan khusus agar memahami prosedur keselamatan perkeretaapian,” pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar