NASIB PPPK ANGKATAN PERTAMA DI BLORA MASIH BELUM JELAS

INOBLORA.ID - Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan pertama di Kabupaten Blora yang dilantik pada awal 2021 masih belum jelas. Pasalnya, masa kontrak kerja mereka akan segera berakhir pada awal Januari 2026.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Blora, Heru Eko Wiyono, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan pembahasan bersama pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional I Yogyakarta.

“Diskusi sudah dilakukan bersama BKD provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah dengan BKN Regional I Yogyakarta. Fokus pembahasan terkait daerah-daerah yang PPPK-nya akan habis masa kontrak, termasuk Blora,” ungkap Heru, Kamis (28/8/2025).

Heru menambahkan, pembahasan lebih intens akan dilakukan pada rapat koordinasi (rakor) akhir tahun ini, terutama bagi PPPK yang masa perpanjangannya jatuh pada Desember 2025.

Di Blora, PPPK yang dilantik pada 2021 merupakan hasil seleksi formasi 2020. Saat itu terdapat 521 orang yang mendaftar. Setelah seleksi administrasi, 517 orang dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) dengan fasilitas Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Hasilnya, 361 peserta memenuhi ambang batas (passing grade) sementara 156 lainnya tidak. Dari jumlah itu, ditetapkan formasi PPPK tahap pertama sebanyak 361 orang dengan masa perjanjian kerja maksimal lima tahun. Rinciannya terdiri dari 277 guru, 17 tenaga kesehatan, dan 67 penyuluh pertanian.

Namun, dua orang peserta tidak bisa dilantik, yakni Sarijan (penyuluh pertanian) karena usia sudah melebihi 58 tahun per 1 Januari 2021, serta Ratna Widyawati (guru) karena meninggal dunia pada 10 Januari 2021. Dengan demikian, jumlah yang dilantik dan diangkat sebagai PPPK saat itu sebanyak 359 orang.

Mereka resmi bertugas sejak 1 Januari 2021 dan kontraknya akan berakhir pada awal Januari 2026. Hingga kini, belum ada kepastian apakah kontrak tersebut akan diperpanjang atau ada kebijakan lain yang akan ditempuh pemerintah.