Setelah Evaluasi SKPD, Kini Plt Bupati Blora Kritisi Kinerja BUMD

Plt Bupati Blora, Ihwan Sudrajat.

BLORA. Setelah beberapa hari lalu mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal penyerapan dan penggunaan anggaran APBD 2015. Kini giliran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapat kritikan dari Plt Bupati Blora Ihwan Sudrajat.

Ada beberapa BUMD di Kabupaten Blora yang dikritisi Plt Bupati yang baru 10 hari memimpin kabupaten paling ujung timur Jawa Tengah ini. Dari BUMD yang bergerak di bidang perbankan seperti BPR BKK, PD.BPR Blora, BUMD perminyakan seperti PT.Blora Patra Energi (BPE), PT.Blora Patragas Hulu (BPH), serta PDAM, Apotik dan Rumah Sakit, ia lebih menyoroti kinerja BUMD perminyakan PT.BPH dan PT.BPE.

Menurutnya, BUMD tersebut belum bisa maksimal menghasilkan keuntungan atau pendapatan untuk disetor ke kas daerah. “Beberapa BUMD ada yang masih minim memberikan penghasilan kepada daerah, tidak sesuai permodalan yang diberikan,” ungkap Ihwan Sudrajat, Rabu (19/8) kemarin.

Kedepan ia meminta semua BUMD untuk melaksanakan atau memberikan pemaparan di hadapan SKPD untuk mengetahui sejauh mana kinerjanya. “Nanti semua BUMD saya minta memberikan pemaparan kepada SKPD tentang apa saja kegiatan dan usaha BUMD. Dengan begitu nanti akan terlihat bagaimana kinerja BUMD tersebut,” lanjut Ihwan Sudrajat.

Ihwan berpendapat bahwa semua BUMD harus memberikan keuntungan kepada daerah. “Seperti PT.BPE dan PT.BPH itu modalnya besar dari Pemkab, namun kenapa pendapatan yang disetor minim. Masak BUMD perminyakan hanya mengurusi Participating Interest (PI) Blok Cepu saja. Harus ada kegiatan lain sehingga pandapatan untuk daerah bisa meningkat,” kritik Ihwan.

Ia meminta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Blora untuk tidak asal menerima deviden atau setoran pendapatan dari BUMD. “Dinas Pendapatan jangan hanya mau menerima setoran pendapatan dari BUMD. Harus melakukan evaluasi kinerja BUMD juga, sudah sesuai dengan permodalan yang diberikan apa belum setoran pendapatannya. BUMD harus diberikan target pendapatan, kalau tidak bisa memenuhi target ya tidak usah diberi modal lagi,” pungkas Ihwan Sudrajat. (rs-infoblora)