Bupati Blora : Pengecer Pupuk Jangan Neko-neko Pada Petani

Bupati Blora, Djoko Nugroho memberikan pengarahan dan pembinaan kepada pengecer pupuk di Pendopo Kabupaten.

BLORA. Bupati Blora Djoko Nugroho menandaskan bahwa pengecer pupuk berperan meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut Bupati, Blora tidak bisa terlepas dari pertanian, oleh karenanya kebutuhan pupuk harus dicukupi.

“Rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) selama ini salah murni, oleh karenanya telah dilakukan pembenahan, sebab di Blora ada yang membutuhkan pupuk di wilayah tegakan jati, petani tebu (APTRI) dan lahan baku sawah pertanian,” tandas Bupati Blora, Kamis (22/01).

Pernyataan Bupati disampikan di hadapan 160 pengecer pupuk resmi yang tergabung dalam ASSPPENDA dari 16 Kecamatan Se Blora saat berlangsung silaturahmi di pendopo rumah dinasnya.

Menurutnya, dia akan marah-marah terus jika mendengar keluhan petani Blora kekurangan pupuk, oleh karenanya kepada pengecer diminta tidak neko-neko. “Jangan kuatir kepada para pengecer, ora usah neko-neko, jika bekerja dengan kesungguhan, maka pemkab ada di belakang anda semuanya, saat ini semua instansi terlibat di sektor pertanian, termasuk TNI,” ujarnya.

Bupati mengapresiasi slogan pengecer, yakni dengan koordinasi yang baik dilayani petani sepenuh hati. “Jangan mengeluh terus, saya mengapresiasi para pengecer, dengan koordinasi yang baik kita layani petani sepenuh hati, ini sungguh luar biasa,” ujar Bupati yang akrab di sapa Kokok.

Pada kesempatan tersebut Bupati juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Blora masih termasuk 12 kabupaten yang suplus beras dari jumlah kabupaten yang ada di Jawa Tengah

Disela-sela pembinaan yang dilakukan, Bupati Djoko Nugroho melarang kepada semua Camat untuk menggunakan LPG 3 kg untuk kebutuhan rumah tangganya, sebab itu untuk subsidi rakyat.

“Jadi saya larang para Camat khususnya untuk tidak mamakai LPG bersubsidi 3 kg, itu untuk rakyat, biarkan digunakan sebaik-baiknya kepada rakyat,” tegas Bupati.

Pembinaan yang disampaikan oleh Bupati, di tanggapi serius oleh sejumlah pengecer, diantaranya curhat tentang kemampuan kios pengecer resmi yang harus menebus sesuai dengan RDKK tetapi tidak semuanya dibeli oleh petani, sehingga menyebabkan pupuk kadaluwarsa dan rusak.

“Laba pengecer tidak seberapa, tapi apa pemerintah pernah meninjau atau konfirmasi langsung ke pengecer, kami harus menebus sesuai RDKK, tetapi kadangkala petani tidak membutuhkan jenis pupuknya, apa yang terjadi ? kami harus menyimpan dan mengakibatkan pupuk kadaluwarsa, padahal kita harus bayar tunai,” kata Agus Ketua ASSPPENDA Blora.

Pengecer, kata dia, perlu diberi fasilitas pinjaman lunak, sehingga pengecer tidak menjadi pengusaha kecil memprihatinkan.

Hadir pada acara tersebut, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan (Distanbunnakkikan) Blora Reny Miharti, Plt.Sekda Sutikno Slamet, Camat dari 16 Kecamatan, Sales Supervisor Petro Kimia dan unsur SKPD terkait.

Sekedar diketahui, dari informasi, sejatinya jumlah pengecer pupuk resmi di 16 Kecamatan di Blora ada 400 pengecer, hanya saja yang diundang per kecamatan hanya perwakilan 10 orang pengecer. (Tg-DPPKKI Blora | Jo-infoblora).