![]() |
Sejumlah mobil dinas masih layak pakai. (ilustrasi) |
BLORA. Wacana pembelian
mobil dinas (mobdin) untuk anggota DPRD Blora, bagai bola panas yang terus
menggelinding. Banyak kalangan yang menentang rencana pembelian mobdin
tersebut.
Kali ini, giliran
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komando Pembela Rakyat Lapar (Kopral) Blora
tidak main-main terhadap sikapnya yang menolak wacana tersebut. LSM tersebut,
telah mengirim surat resmi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Isinya,
meminta anggaran pembelian mobdin dalam rancangan APBD Perubahan 2014 yang
dimintakan evaluasi gubernur, agar dicoret.
”Kami minta gubernur
untuk mencoret anggaran itu. Sebab, anggaran itu tidak penting dan jelas
menyakiti rakyat,” kata Koordinator Kopral Blora Yuli Abdul Hakim.
Iim Tabah, panggilan
akrab Yuli Abdul Hakim menyatakan, anggaran yang akan digunakan untuk pembelian
mobdin harus dicoret. Anggaran Rp 1,7 miliar itu, sejatinya untuk dana
perbaikan salah satu ruas jalan di Kecamatan Blora. Hanya saja, karena waktunya
yang terlalu mepet, maka anggota DPRD tidak menyetujuinya.
”Alasannya, nanti
pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Ini sudah keterlaluan,” jelasnya.
Sementara itu, ketika
dikonfirmasi mengenai wacana pembelian mobil dinas (mobdin) bagi anggota DPRD,
Wakil Ketua DPRD Abdullah Aminuddin mengaku sangat kaget. Karena, wacana itu
adalah hasil rapat internal dewan.
”Memang ada
pembicaraan tentang pembelian mobil baru untuk dewan. Tapi, itu kan hasil rapat
internal. Mengapa bisa bocor sampai keluar,” kata Abdullah.
Anehnya, pendapat
berbeda justru dilontarkan Ketua DPRD Bambang Susilo. Ia membantah, ada wacana
pembelian mobdin untuk anggota dewan. Karena, APBD 2015 belum mulai dibahas.
Sehingga, kabar itu dinilainya tidak benar. ”Itu kabar dari siapa. Tidak
benar, APBD 2015 saja baru mau dibahas,” elaknya. (Aries-Murianews | rs-infoblora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Kritik dan Saran serta masukan sangat berharga demi akuratnya informasi dalam portal infoblora.id ini.