LSM Surati Gubernur Jateng Agar Coret Anggaran Mobdin DPRD Blora dalam APBD-P 2014

Sejumlah mobil dinas masih layak pakai. (ilustrasi)

BLORA. Wacana pembelian mobil dinas (mobdin) untuk anggota DPRD Blora, bagai bola panas yang terus menggelinding. Banyak kalangan yang menentang rencana pembelian mobdin tersebut.

Kali ini, giliran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komando Pembela Rakyat Lapar (Kopral) Blora tidak main-main terhadap sikapnya yang menolak wacana tersebut. LSM tersebut, telah mengirim surat resmi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Isinya, meminta anggaran pembelian mobdin dalam rancangan APBD Perubahan 2014 yang dimintakan evaluasi gubernur, agar dicoret.

”Kami minta gubernur untuk mencoret anggaran itu. Sebab, anggaran itu tidak penting dan jelas menyakiti rakyat,” kata Koordinator Kopral Blora Yuli Abdul Hakim.

Iim Tabah, panggilan akrab Yuli Abdul Hakim menyatakan, anggaran yang akan digunakan untuk pembelian mobdin harus dicoret. Anggaran Rp 1,7 miliar itu, sejatinya untuk dana perbaikan salah satu ruas jalan di Kecamatan Blora. Hanya saja, karena waktunya yang terlalu mepet, maka anggota DPRD tidak menyetujuinya.

”Alasannya, nanti pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Ini sudah keterlaluan,” jelasnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi mengenai wacana pembelian mobil dinas (mobdin) bagi anggota DPRD, Wakil Ketua DPRD Abdullah Aminuddin mengaku sangat kaget. Karena, wacana itu adalah hasil rapat internal dewan.

”Memang ada pembicaraan tentang pembelian mobil baru untuk dewan. Tapi, itu kan hasil rapat internal. Mengapa bisa bocor sampai keluar,” kata Abdullah.

Anehnya, pendapat berbeda justru dilontarkan Ketua DPRD Bambang Susilo. Ia membantah, ada wacana pembelian mobdin untuk anggota dewan. Karena, APBD 2015 belum mulai dibahas. Sehingga, kabar itu dinilainya tidak benar.  ”Itu kabar dari siapa. Tidak benar, APBD 2015 saja baru mau dibahas,” elaknya. (Aries-Murianews | rs-infoblora)