Pelaksanaan Pilkada 2015 Belum Pasti, Anggaran Dicoret dari APBD-P 2014

Petugas KPU Blora dan Panwaslu menata kotak suara usai digunakan saat Pilpres 9 Juli lalu. Dalam APBD Perubahan 2014, anggaran untuk KPU dan Panwaslu Blora dicoret dan dialokasikan ke pos yang lain.

BLORA. Anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diajukan KPU dan Panwaslu Blora, akhirnya dicoret dari APBD Perubahan 2014. Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat mencoret anggaran tersebut. 

”Sebenarnya, anggaran untuk KPU akan kami tambah sebesar Rp 1 miliar, dan Panwaslu dapat tambahan sekitar Rp 350 juta. Tapi, karena pelaksanaan pilkada belum ada kepastian, sementara ditunda dulu,” kata Ketua DPRD Bambang Susilo, kemarin.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gunadi menambahkan, anggaran untuk pilkada memang ditiadakan. Sebab, sampai saat ini belum ada kebijakan dari pusat mengenai pelaksanaan pilkada sesuai aturan yang baru. Sedangkan untuk APBD perubahan, saat ini sudah dilaksanakan, sehingga unttuk sementara anggaran itu didrop dulu. 

”Di APBD 2014, dana untuk KPU dianggarkan sekitar Rp 1,2 miliar. Dana itu untuk keperluan belanja, mulai bulan November-Desember 2014. Hanya, karena jadwal pelaksanaan pilkada belum ada kepastian, maka di APBD Perubahan 2014, dana tersebut dialokasikan ke pos yang lain,” jelas Gunadi yang juga sekretaris TAPD.

Namun demikian, lanjutnya, anggaran pelaksanaan pilkada pada tahun mendatang akan dimasukkan dalam APBD 2015. Rencanannya, akan mulai dibahas pada November 2014.  

Sementara itu, Ketua KPU Blora Arifin menyatakan, sampai saat ini pihaknya masih menghentikan semua tahapan yang seharusnya sudah dilakukan awal November nanti. Tahapan-tahapan tersebut, terkait dengan penghitungan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada hingga pembentukan penyelenggara sampai ke tingkat desa/kelurahan.

”Kami masih menunggu instruksi dan petunjuk teknis dari KPU pusat dan KPU Jateng. Sebab, kami belum tahu mekanisme pelaksanaan pilkada nanti,” ujarnya.

Ketua Panwaslu Blora Wahono, juga mengatakan hal yang sama. Pihaknya juga mengentikan semua kegiatannya. Hanya saja, saat ini pihaknya masih menyelesaikan tugas yang belum rampung. Di antaranya adalah penyusunan laporan dana. ”Kita juga masih menunggu instruksi dari pusat, untuk kegiatan selanjutnya,” ucapnya.

Diketahui, masa jabatan Bupati Djoko Nugroho dan Wakil Bupati Abu Nafi akan berakhir pada 10 Agustus 2015. Karena persoalan politik, pelaksanaan pilkada yang seharusnya dilakukan awal November nanti terpaksa dihentikan.  (Aries-Murianews | rs-infoblora)