BLH Blora Sanggah Simpan Hasil Uji Laboratorium Pencemaran Limbah GMM

Waduk Bentolo di belakang PG PT.GMM yang diduga tercemar limbah.

BLORA. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Blora Wahyu Agustini menyanggah, jika pihaknya menutup-nutupi atau menyimpan fakta sebenarnya. Ia mengaku, jika semua hasil uji laboratorium tentang dugaan pencemaran limbah dari pabrik gula PT Gendhis Multi Manis (GMM) belum keluar. Uji yang dilakukan adalah untuk pencemaran air dan udara. 

”Kami minta bantuan dari laboratorium milik Pemprov Jateng. Sedangkan uji udara dilakukan PPT Migas. Hanya saja, informasinya, hasil uji air sudah selesai. Tetapi, mohon maaf, bukan kapasitas saya untuk mengumumkan hasil uji laboratorium itu,” kata Wahyu, kemarin.

Saat ditanya siapa yang punya wewenang untuk menjelaskannya, mantan kepala bagian Organisasi Kepegawaian (Orpeg) pemkab ini tak mau menjawab. Dia berusaha menghindar, dengan mengaku akan mengikuti rapat. ”Sudah itu dulu, saya sedang rapat,” elak Wahyu.

Setali tiga uang dengan kepala BLH, Kabid Pencemaran dan Sengketa Lingkungan BLH Nurhidayat juga memilih bungkam. Dia mengaku, bahwa yang berwenang untuk memberikan keterangan adalah kepala BLH. Sehingga, dia juga mengelak memberikan keterangan. ”Maaf, satu pintu saja ke Bu Wahyu,” kilahnya.

Sementara itu, sikap dari BLH Blora tersebut memantik reaksi dari warga sekitar pabrik gula. Mereka menuntut, agar hasil uji laboratorium atas pencemaran air dan udara segera diumumkan. Sebab, selama ini warga menuding jika BLH bermain mata dengan GMM. 

”Kami menduga, hasil uji lab itu memang ada pencemaran di air yang tercemar limbah. Hasil uji lab saja kok disembunyikan, apa maksudnya. Ini justru mencurigakan,” kata warga Kecamatan Todanan, Supat. 

Menurutnya, warga berhak tahu atas hasil uji lab tersebut. Sebab, wargalah yang menerima akibat dari limbah yang diduga berasal dari pabrik gula itu. 

”Apakah BLH tidak melihat itu semua, sehingga tidak mau memberitahukan hasil uji labnya. Kami berhak tahu, kami menuntut hasil uji lab diberitahukan,” tegas Supat.

Warga Desa Kedungwungu, Zainul juga menuntut hal serupa. Ia menilai, sebagai lembaga pemerintah wakil dari pemkab, BLH semestinya membela kepentingan warga. Dengan membeberkan hasil uji lab itu, dan memang diketahui ada pencemaran, maka warga bisa mengantisipasinya. Atau setidaknya, BLH memberikan saran dan arahan kepada warga.

”Terus, kalau misalnya air itu tercemar dan dikonsumsi warga, siapa yang bertanggungjawab kalau terjadi sesuatu,” tegasnya.

Dia menjelaskan, di musim kemarau sekarang ini, air menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi warga. Waduk Bentolo yang mempunyai cadangan air cukup banyak, bisa menjadi penolong warga, karena sumber air milik warga sudah mengering. (Aries-Murianews | rs-infoblora)