Serikat Pekerja Kontrak Pertamina Cepu : Sistem KSO Rugikan Kaum Buruh

Ilustrasi pekerja kontrak Pertamina

BLORA. Pengelolaan sumur migas dengan sisitim kerja sama operation (KSO) dinilai tidak menguntungkan kaum buruh yang bekerja di sektor migas. Karena sistim itu menunjukkan Pertamina akan lari dari tanggung jawab untuk mengangkat tenaga kerja kontrak menjadi karyawan tetap.

Apalagi dalam waktu dekat ini sistem kerja outsourcing di Badan Usaha Milik Negera (BUMN) dihapuskan dan keberadaan KSO yang ada saat ini tidak memaksimalkan tenaga kerja yang ada, tetapi merekrut tenaga kerja baru.

“Seharusnya memanfaatkan tenaga kerja yang sudah ada dan sudah mampu,” kata Ketua Serikat Pekerja Kontrak Pertamina (SPKP) Cepu, Agung Pujo Susilo di sela-sela rapat Akbar Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang dipusatkan di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (9/8/2014) lalu.

Menuru dia, pengambilan tenaga kerja baru akan menimbulkan kecemburuan para pekerja sektor migas yang sudah bertahun-tahun menggeluti bidang tersebut. “Sampai saat ini, tidak ada pekerja kontrak yang diperioritaskan. Dan kami akan terus mengawal kabijakan KSO Pertamina,” tegas dia.

Disamping itu, lanjut Agung, sistim outsourcing  tidak memberikan kejelasan nasib para buruh. Bahkan upah yang mereka terima juga minim. Dia mencontohkan gaji yang semula Rp 1.500.000,  turun menjadi Rp1.200.000 per bulan.

“Bukanya ada kenaikan upah, tetapi malah ada penurunan upah yang diterimakan sejak Januari 2014,” katanya.

Selain itu, hak cuti buruh yang ikut sistim outsourcing juga tidak bisa digunakan dengan alasannya Pertamina tidak memiliki tenaga kerja pengganti.

“Akibatnya kaum buruh harus kehilangan hak cutinya,” ujar Agung mengungkapkan.

“Belum lagi ada potongan upah Rp140 ribu, jika mereka tidak masuk, baik sakit atau sedang ada kepentingan keluarga,” lanjut dia.

Menanggapi masalah itu, Ketua DPRD, Maulana Kusnanto, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Ia berjanji segera memanggil Pertamina untuk duduk bersama guna memperoleh kejelasan dan solusi.

“Setelah pelantikan nanti, kami akan coba panggil pertamina, para buruh dan pemerintah untuk duduk bersama, untuk mendapat solusi masalah ini,” katanya.

Sementara itu, Humas Petamina EP Asset 4, Aulia Arbiani, belum bisa memberikan keterangan menganai hal tersebut. Pihaknya berjanji akan memberikan keterangan setelah berkomunikasi dengan atasan.

“Nanti akan memberikan informasi lebih lanjut, setelah ada jawaban dari HRD,” katanya saat dihubungi lewat telephon genggamnya. (ams-suarabanyuurip | rs-infoblora)