Ini Alasan Tukang Parkir Mematok Tarif Mahal Pada Pawai Pembangunan Kabupaten Blora

Kantong parkir didepan Luwes Blora.

BLORA. Gemerlap dan glamournya pawai pembangunan yang dihelat oleh pemerintah kabupaten Blora dalam rangka memperingati HUT ke 69 RI di wilayah setempat, ternyata dimanfaatkan warga untuk membuka bisnis parkir dadakan untuk kendaraan. Petugas parkir dadakan itu mematok tarif Rp 5000 untuk parkir sepeda motor.

Meski para pemarkir kendaraan roda dua dalam hati mengatakan mahal, tetapi rata-rata mereka enggan menolak atau menawar, sebab selain butuh tempat parkir yang aman, mereka berkepentingan akan menonton event  tahunan itu.

"Kami butuh aman, sehingga saya bayar. Dalam hati, cepat sekali naiknya. Apa tidak ada standar atau aturan tarif bagi tukang parkir ? Tahun lalu Rp 2000, sekarang Rp 5000, lha kenaikannya melonjak sekali," kata Etik, salah seorang Ibu rumah tangga, di Blora.

Dari pantauan dan beberapa informasi yang dihimpun, para juru parkir dadakan itu menyewa halaman warga kemudian membuat area parkir denga pembatas tali. Modus operasinya menawarkan para pengendara roda dua untuk memasuki area yang dibuat, kemudian diberi kartu parkir dan bayar dimuka.

Ongkos parkir sebesar Rp 5000 itu dijumpai pada lokasi parkir di seputar kanan kiri Jalan Ahmad Dahlan atau di sekitar SD Muhammadiyah, saat berlangsung pawai pembangunan di Blora, Rabu (20 Agustus 2014).

"Setahun sekali, mencari rejeki jadi tukang parkir, apa-apa juga mahal, lebih mahal lagi kalau motornya hilang karena diparkir sembarangan dan tidak aman," kata Supri, salah seorang tukang parkir.

Informasi lain yang dihimpun, pada saat berlangsung upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2014 lalu, di lorong  jalan Masjid Baitunur ke barat, dijumpai para tukang parkir dengan mematok ongkos Rp 2000 untuk sekali parkir.

Sementara itu, Taufik, salah seorang warga Kelurahan Beran mengemukakan, kondisi tersebut perlu dilakukuan pembinaan dan penertiban oleh instansi terkait sehingga tidak dijadikan sebagai lahan mengais rejeki yang kebablasan. Selain itu, peru dipertanyakan terkait setoran hasil parkir kepada pemerintah kabupaten, ada atau tidak. (DPPKKI BLORA | Ms-infoblora)