Dugaan Kecurangan CPNS K-2, FHI Ogah Serahkan Data Honorer Bodong ke BKD

Ilustrasi aksi tenaga honorer memperjuangkan nasibnya di Jakarta beberapa waktu lalu. (rs-infoblora)

JAKARTA. Pasca pengumuman CPNS jalur K-2 yang telah dinyatakan lolos pada awal Februari lalu yang diduga banyak adanya kecurangan berupa SK pengabdian aspal (asli tapi palsu). Sampai saat ini para aktivis Forum Honorer Indonesia (FHI) terus melakukan pengumpulan data tenaga honorer kategori dua (K2) yang diduga aspal atau bodong tersebut di sejumlah daerah.

Data yang ditemukan akan dikumpulkan per daerah dan dijadikan satu untuk diserahkan langsung ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta sebagai lembaga yang menerbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Data tidak diserahkan ke pemerintah daerah (Pemda) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) karena mereka tidak lagi percaya lagi kepada pejabat di daerah dalam urusan validasi data honorer ini.

"Kami tidak mau menyerahkan ke kepala BKD atau pejabat daerah karena nanti tidak ditindaklanjuti," terang Anas Mutaqqin, salah seorang pentolan FHI asal Blora, Jawa Tengah itu kemarin (18/3).

Dijelaskan, dari data sementara yang sudah masuk, pemalsuan data sebagian melibatkan Kepala BKD. Modusnya, dengan markup masa kerja agar masuk kualifikasi sebagai tenaga honorer K2.

Ketua Dewan Pembina FHI Hasbi menambahkan, pihaknya mengimbau seluruh honorer yang menemukan data palsu agar segera menghimpunnya lewat Korwil FHI, yang selanjutnya diteruskan ke BKN. (rs-infoblora | kontributor : sam/esy/jpnn)