Tuntut Keadilan DBH Migas Blok Cepu, Pemkab dan DPRD Blora Diminta Lebih Agresif

M Hamdun, anggota Tim Transparansi Migas Blora

BLORA. Tim Transparansi Migas (TPM) Blora, Jawa Tengah mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk lebih intensif dan agresif memperjuangkan Dana Bagi Hasil  (DBH) Migas Blok Cepu yang hingga kini dirasakan tidak adil bagi Blora.

Anggota TPM Blora, M. Hamdun, mendesak agar Pemkab Blora lebih militan dan gigih dalam meminta keadilan DBH  Migas Blok Cepu."Agar pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih," kata Hamdum, Minggu (16/2/2014) kemarin.

Hamdun menilai, kunci terakhir tentu saja ada pada pemegang kekuasaan tertinggi di kabupaten yaitu, Bupati dan ketua DPRD. "Kedua pemimpin level tertinggi tersebut harus sevisi dan satu persepsi, sehingga terbangun soliditas yang kuat," tandasnya.

Dalam memperjuangkan DBH Migas Blok Cepu ini, menurut Hamdun, sudah dilakukan selama 3 tahun. Terkahir kali, TPM Blora mendatangi Kementerian ESDM dan mengakui bahwa pembagian DBH Migas Blok Cepu tidak adil bagi Blora.

Sedangkan, Tim Transparansi Migas (TPM) Kabupaten Blora dibentuk memiliki fungsi dan tugas dengan prioritas utamanya advokasi dan mengawal perjuangan pembagian DBH Migas Blok Cepu yang proposional.

Dia katakan, secara geologis Kabupaten Blora terbukti memiliki cadangan migas Blok Cepu. Namun hanya Kabupaten Bojonegoro saja yang mendapatkan dana bagi hasil (DBH) Blok Cepu. Justru beberapa kabupaten di Jawa Timur lainnya juga mendapatkan DBH itu."Inilah ketidak adilan bagi Blora," ungkapnya.

"Kita juga menggalang dukungan dari  Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM)," lanjut dia.

Bila pemerintah pusat mau berlaku adil bagi Blora, bisa mencontoh  kasus DBH pertambangan yang bisa dijadikan yurisprudensi untuk membagi DBH Migas Blok Cepu berdasarkan wilayah kerja pertambangan (WKP). Salah satunya adalah bagi hasil geothermal di Kabupaten Bogor dan Bandung, Majalengka dan Sukabumi. (rs-infoblora | ali musthofa)