DPT Pemilu 2014 Bermasalah, Panwaslu, KPU dan Disdukcapil Blora Gelar Rapat Koordinasi

PERBAIKAN : Staf sekrtariat KPU dan sejumlah anggota PPK terus melakukan perbaikan DPT bermasalah temuan Panwaslu Blora. [Foto: Wahono]

BLORA. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpil) Kabupaten Blora Winoto, Jumat (8/11), menegaskan bahwa semua penduduk di wilayah kerjanya sebanyak 978.415 telah memiliki nomor induk kependudukan (NIK), termasuk pemilih pemilu sebanyak 700.247 orang.

Untuk permasalahan nomor kartu keluarga (NKK) kosong di daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014, ada tiga penyebab hingga belum ada NKK-nya, yakni sebagai penduduk baru, warga belum mengurus admistrasi kependudukan (Adminduk), dan petugas pendaftar pemilih (Pantarlih) yang tidak bekerja.

“Kami sudah menelusuri kenapa ada ribuan pemilih Pemilu di Blora tanpa NKK dan NIK, ternyata semua terkait tiga komponen tersebut,” katanya usai rapat koordinasi (rakor) dengan Paswaslu dan KPU setempat.

Soal NIK kosong di DPT, jika petugas Partalih bekerja dengan baik, mau komunikasi dengan aparat desa/kelurahan, tentu tidak akan muncul ribuan pemilih tanpa NIK. Sebabnya, semua warga Blora, termasuk pendatang baru atau yang pindah domisili, semuanya sudah ber-NIK, katanya.

“Demi sukses Pemilu 2014, Disukpil akan membantu penuh terhadap pemilih yang belum ada NIK-nya itu,” tandasnya didampingi satu stafnya M Cahyanto, Jumat (8/11).

2.142 Pemilih
Diberitakan sebelumnya, DPT Pemilu DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 untuk Kabupaten Blora kembali berubah. Perubahan itu terjadi saat rapat pleno terbuka penetapan DPT jilid III (hasil perubahan) yang digelar di aula KPU setempat, Jumat (1/11), dari DPT jilid I 702.509 pemilih menjadi 700.967 pemilih, dan DPT jilid III menjadi 700.247 pemilih.

Sebelum penetapan, Panwaslu mengirim DPT bermasalah ke KPU sebanyak 7.102, terdiri NKK kosong (4.296), NIK kosong (1.192), NIK tidak standar (339), pemilih ganda (247), NIK ganda (341), pemilih fiktif (40), TNI/Polri (2), status perkawinan (271) dan lainnya.

Anggota KPU Divisi Pemutakhiran Daftar Pemilih (Mutarlih) Achmad Husein, menjelaskan kalau KPU bersama jajarannya langsung melakukan validasi dan perbaikan, dan kini tinggal 2.142 pemilih bermasalah (NKK-NIK), bahkan jumlahnya itu dipastikan akan terus berkurang.

“Kami dapat kiriman nama-nama pemilih tanpa NIK dan NKK dari Disdukpil sudah lengkap, jadi kedepan DPT akan lebih baik,” jelasnya. [rs-infoblora | kontributor : wah-panwaslublora]