Audiensi dengan Wakil Menteri ESDM, Warga Blora dan Bupati Serahkan Petisi Tuntutan DBH Migas

Perwakilan Ormas bersama Bupati ikuti audiensi tentang DBH Migas Blok Cepu dengan Wakil Menteri ESDM

BLORA. Kesempatan untuk audiensi dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (Wamen ESDM), Susilo Siswo Utomo tidak disia-siakan oleh Aliansi Masyarakat Blora untuk Blok Cepu yang sebelumnya melakukan orasi di halaman kampus STEM PTK Akamigas Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Senin (1/7/2013). Mereka menyampaikan petisi yang ditandatangani beberapa unsur masyarakat serta Bupati Blora, Joko Nugroho kepada Susilo Siswo agar ditindaklanjuti untuk memberikan dana bagi hasil (DBH) Migas Blok Cepu yang proposional.

Mengawali audiensi, perwakilan LPAW Blora, Hamdun, menyampaikan, bahwa Kabupaten Blora dan Bojonegoro secara sah termasuk dalam wilayah Kerja Peetambangan (WKP) Blok Cepu. Karena secara geologis 36% WKP Blok Cepu berada di Blora dan 64% di Bojonegoro.

Namun, lanjut dia, selama ini Blora tak sepeserpun memperoleh DBH Migas Blok Cepu. Pangkal dari ketidakadilan pembagian DBH Migas Blok Cepu ini disebabkan pemerintah pusat dalam menentukan DBH berdasar mulut sumur. Hal itu sesuai dengan regulasi tertinggi dalam mengatur DBH yakni Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan PP nomor 55 tahun 2005.

“Perlu dicatat bahwa penentuan daerah penghasil sepenuhnya kewenangan Kementerian ESDM. Karena itu kami meminta kementerian ESDM dan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan yang adil buat Blora,” tegas Hamdun.

Menurut Hamdun, ada tiga opsi pilihan yang bisa dilakukan agar Blora dapat pembagian DBH Migas yang proposional. Pertama, menetapkan Kabupaten Blora sebagai daerah penghasil Migas Blok Cepu melalui penerbitan surat keputusan (SK) Menteri ESDM tentang daerah penghasil migas. Kedua, memberikan  kompensasi kepada Kabupaten Blora sebagai daerah yang memiliki wilayah kerja pertambangan (WKP) Blok Cepu dan daerah terdampak dari eksploitasi Blok Cepu.

“Apabila kedua hal itu tidak bisa dilakukan, maka opsi ketiga, memerintahkan kepada kontraktor Blok Cepu (MCL – PT. Pertamina) melalui SKK Migas untuk segera mengeksploitasi lapangan migas yang ada di Blora, sehingga Blora segera dapat DBH Migas,” tandas Hamdun. Kepastian DBH Migas Blok Cepu untuk Blora itu harus diberikan dalam jangka waktu akhir Juli ini.

Pada bagian lain, perwakilan Lembaga PATTIRO Blora, Muhammadun, mengingatkan, bahwa keberadaan Migas Blok Cepu dengan ketidakadilan yang diterima oleh Kabupaten Blora dengan Kabupaten Bojonegoro dan kabupaten lainnya di Jawa Timur yang mendapatkan DBH Migas akan menimbulkan dampak persoalan sosial yang serius di daerah perbatasan.

”Itu yang harus diantisipasi segera agar kekhawatiran itu tidak terjadi,” sergah Muhammadun.
Perwakilan LSM Lentera Cepu, Lulus Trilaksono, menandaskan, proses perjuangan untuk mendapatkan DBH Migas Blok Cepu oleh pemerintah Blora beserta elemen masyarakat sudah memasuki tahun ketiga. Hal ini bisa memunculkan kejenuhan dan mengakibatkan tindakan-tindakan diluar batas kesabaran.

”Bila perjuangan ini tidak segera dapat hasilnya, kita bersama LSM dan warga masyarakat akan melakukan swepping kendaraan berat operasional produksi Blok Cepu yang melintas di jembatan perbatansan Jatim-Jateng. Biar mereka movving lewat Tuban atau daerah lainnya, jangan sampai melewati cepu. Karena Cepu akan hanya mendapatkan jalan-jalan yang rusak saja dan tidak dapat DBH,” ancamnya.

Mendapat masukan itu, Wamen ESDM, Susilo Siswo Utomo mengaku, salut atas perjuangan masyarkat Blora dalam menunut DBH Blok Cepu yang berlangsung hingga tiga tahun tanpa mengenal lelah.

”Ini akan menjadi catatan saya, isu ini harus segera disikapi. Memang tidak semudah seperti apa yang seharusnya dilakukan karena ada sistem yang mengaturnya. Saya optimis dan saya akan ngomong ke Bapak menteri dan akan koordinasi dengan kementerian terkait agar masalah ini tidak berlarut-larut,” janji Susilo Siswo Utomo.

”Kerja sama antar daerah harus tetap berjalan. Saya setuju banyak riset potensi migas di Blora ini yang secepatnya bisa digarap, sehingga produksi tidak hanya fokus di Bojonegoro saja,” tambah lelaki asli Boyolali, Jawa Tengah ini.

Susilo menambahkan, operasi migas ini bagian dari tugas negara. Karena itu apabila ada tindakan yang menjurus ke hal-hal diluar kendali, maka akan berhadapan dengan lembaga negara yang lainnya.

”Saya berharap blokir jembatan perbatasan jangan sampai terjadi. Saya optimis dan akan saya omongkan,” tegas Susilo kembali berjanji.
Hanya saja Wamen ESDM tidak menyebutkan kapan janji itu bisa terealisasi. Namun dia berjanji akan ikut berjuang demi masyarakat Blora. (rs-infoBlora | sumber : ali-Suarabanyuurip.com)