INFOBLORA.ID - Pemkab Blora mulai menerapkan kebijakan penghematan ketat setelah dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp 370 miliar. Dampaknya langsung terasa dalam rapat-rapat pemerintahan, di mana kini hanya disajikan permen dan air putih tanpa adanya snack atau makanan ringan seperti biasanya.
Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan bahwa langkah efisiensi ini harus dilakukan agar APBD tetap bisa berjalan dan prioritas pembangunan tetap terlaksana.
“Imbas pemangkasan itu mau tidak mau membuat kita mengencangkan ikat pinggang. Kita kurangi pengeluaran yang dianggap kurang perlu. Saya tekankan menghemat, rapat-rapat sudah tidak ada snack,” jelas Bupati Arief.
Bahkan, kebijakan itu sudah dipraktikkan dalam beberapa rapat terakhir. Para peserta rapat hanya mendapatkan permen dan air putih.
“Itu salah satu bentuk penghematan. Termasuk perjalanan dinas. Kalau perlu saya sendiri tidak pakai ajudan, saya pergi sendiri saja,” tambahnya.
Arief bahkan menyebut kemungkinan ajudan merangkap tugas sebagai humas, sebagai bagian dari efisiensi birokrasi.
“Rapat tidak ada makan. Kalau mau snack, bawa sendiri dari rumah. Ini bentuk efisiensi yang kita jalankan di 2026,” tegasnya.
Meski begitu, Bupati memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama, termasuk realisasi program visi misi yang telah dijanjikan.
“Yang utama tetap pelayanan masyarakat. Program visi misi juga harus tetap jalan,” ujarnya.
Saat ini, Pemkab Blora bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD tengah melakukan pembahasan final terkait APBD 2026. Beberapa pos anggaran wajib seperti pembayaran utang menjadi perhatian utama dalam penyusunan anggaran tersebut.
“Karena ada hal-hal wajib seperti bayar utang. Kemarin kita berutang, dan tentu nanti hal-hal lainnya akan dipetakan seperti apa,” pungkasnya.
Kebijakan penghematan ini diharapkan dapat membantu Blora tetap fokus pada pembangunan prioritas meski kondisi anggaran tengah mengalami pengetatan.
0 komentar:
Posting Komentar