Ini Sikap FKUB Blora Terkait Tragedi Kemanusiaan Rohingya Myanmar

Ngatno (kiri) sebagai perwakilan tokoh umat Budha anggota FKUB menyampaikan pandangannya tentang tragedi kemanusiaan Rohingya di hadapan jajaran Forkopimda. (foto: dok-ib)

BLORA. Dengan disaksikan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blora yang terdiri dari Bupati Djoko Nugroho, Kapolres AKBP Saptono SIK MH, Kepala Kejari Yulitaria SH, MH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora, Makmurin Kusumastuti, S.H.,M.H, Kepala Kemenag Drs. H. Nuril Anwar SH, MH dan lainnya. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Blora menyatakan sikapnya terkait tragedi Rohingya, Rabu (6/9/2017) di Aula Kantor Kemenag Blora.

Pernyataan sikap itu disampaikan oleh Ketua FKUB Blora, H Ishad Shofawi bersama seluruh anggotanya dari tokoh lintas agama se Kabupaten Blora. Adapun beberapa point penting sikap FKUB terhadap tragedi Rohingya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa FKUB menolak kekerasan umat beragama dalam bentuk apapun
2. Menjalin kerukunan antar umat beragama di masyarakat Kabupaten Blora
3. Mengimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Blora untuk tidak terprovokasi berita di media sosial yang belum tentu kebenarannya
4. Mendoakan masyarakat Rohingya agar masalahnya bisa segera selesai dan dapat hidup dengan damai
5. Untuk masyarakat Blora untuk tidak ikut dalam aksi solidaritas di Candi Borobudur dan diharapkan berdoa di tempat ibadah masing-masing

“Sikap ini kami rumuskan atas kesepakatan bersama dan telah ditanda tangani di depan Bupati, Kapolres dan jajaran Forkopimda lainnya. Kami berharap masalah yang terjadi terhadap saudara kita kaum Rohingya bisa segera diselesaikan dengan damai,” terang Ishad Shofawi.

Perwakilan tokoh agama Budha, Ngatno, yang hadir dalam acara tersebut juga menyatakan bahwa dirinya sebagai wakil umat Budha Kabupaten Blora ikut mengecam terjadinya tragedi krisis kemanusiaan pada kaum Rohingya di Myanmar.

“Ini krisis kemanusiaan. Dalam ajaran agama Budha yang kami peluk, sang Budha selalu mengajarkan cinta damai terhadap sesama. Tidak ada ajaran yang mengajarkan kekerasan. Kami berharap pemerintah Myanmar bisa menyelesaikan masalah dengan damai dan menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan. Jangan disangkut pautkan dengan isu agama,” ujarnya.

Ketua FKUB Blora H Ishad Shofawi menyerahkan surat kesepakatan bersama
yang berisi pernyataan sikap terhadap tragedi Rohingya kepada Bupati (foto: dok-ib)

Senada dengan Ngatno, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora, Ngastoyo S.PdI juga menyatakan hal yang sama. Ia sepakat bahwa yang terjadi di Myanmar adalah sebuah krisis kemanusiaan dan kaum Rohingya membutuhkan uluran bantuan segera.

“Daripada ikut demo, saya pikir lebih baik mengidentifikasi apa yang saat ini diperlukan kaum Rohingya disana sehingga kita bisa memetakan bantuan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Kalau mereka butuh obat-obatan, kita kirim bantuan obat. Kalau butuh sembako, kita kirim bahan pangan. Sehingga bisa dirasakan betul manfaatnya,” ucap Ngastoyo.

Ia mengaku saat ini Muhammadiyah sedang melaksanakan persiapan penyaluran bantuan ke Rohingya dan mengajak ormas lainnya untuk bersama-sama melakukan hal yang sama.

Adapun Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Blora, H Aunur Rofiq Msi memastikan bahwa seluruh banom dan organisasi yang ada dibawah NU tidak ada yang akan berangkat ke Magelang untuk mengikuti aksi demo.

“Ansor, Banser, IPPNU, IPNU dan lainnya tidak ada yang akan berangkat ke Magelang. Kita anjurkan untuk melaksanakan penggalangan bantuan dan doa bersama,” kata Aunur Rofiq.

Mendengar beberapa pernyataan sikap tersebut, Bupati Djoko Nugroho langsung memberikan apresiasi kepada FKUB. Ia mempersilahkan masing-masing ormas atau agama untuk melakukan penggalangan bantuan untuk disalurkan ke Rohingya, dan dikoordinir bersama-sama.

Hadir dalam kegiatan itu perwakilan berbagai Ormas Islam di Blora, perwakilan Agama Kristen, Agama Katholik, Agama Budha, Agama Hindu dan Konghucu. Usai dibacakan, pernyataan sikap FKUB tersebut lantas ditandatangani bersama dan diserahkan kepada Bupati. (humaskab | res-ib)