DPRD Soroti Minimnya Serapan APBD 2017 Hingga Bulan Juli

Juru bicara fraksi-fraksi Wahono S.Pd membacakan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD, Senin (17/7/2017). (foto: dok-ib)

BLORA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menyoroti pelaksanaan kegiatan APBD 2017 yang dilaksanakan oleh eksekutif, dalam hal ini adalah Pemkab Blora beserta organisasi perangkat daerah (OPD) nya.

Pasalnya hingga memasuki bulan ketujuh ini (Juli-red) serapan anggaran APBD 2017 masih rendah sehingga dirasa pelaksanaan pembangunan masih belum maksimal.

Kalangan dewan menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Djoko Nugroho dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda pemandangan umum fraksi fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016, Senin (17/7/2017).

Wahono S.Pd dari fraksi PPP sebagai juru bicara fraksi-fraksi menyampaikan bahwa ternyata penetapan APBD 2017 yang dilakukan tepat waktu pada akhir 2016 lalu tidak berdampak signifikan untuk percepatan pembangunanm.

“Penetapan APBD 2017 sudah dilakukan tepat waktu di akhir 2016 dengan harapan pelaksanaan pembangunan di tahun anggaran berjalan bisa dilaksanakan sejak dini. Namun ternyata tidak berpengaruh dalam percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini harus disikapi Pemkab Blora dengan segera melakukan evaluasi,” tegasnya.

Dewan meminta Pemkab untuk melakukan evaluasi terkait penyerapan anggaran. Pasalnya hingga semester kedua tahun berjalan ini penyerapan anggarannya masih rendah khususnya di belanja modal dan belanja operasional. Dampaknya banyak proses pembangunan yang belum bisa dilaksanakan.

Tak hanya mengkritisi pelaksanaan APBD 2017 saja, DPRD juga mengapresiasi kinerja eksekutif (Pemkab Blora) dalam hal penyelenggaraan laporan keuangan yang berhasil memperoleh predikat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dimana menurut kalangan DPRD diraihnya predikat WTP atas laporan keuangan APBD 2014, 2015, dan 2016 merupakan prestasi terbaik yang pernah diraih Kabupaten Blora selama ini.

“DPRD berharap kedepan prestasi ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelaporan sistem keuangannya,” tegas Wahono.

Begitu juga tentang keberhasilan Pemkab Blora dalam meningkatkan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PRDB) selama tiga tahun berturut-turut. Dimana tahun 2014 PRDB Blora sebesar 15,10 miliar, di tahun 2015 naik menjadi 16,36 miliar dan di tahun 2016 kemarin naik lagi menjadi 17,98 miliar.

“Tingkat inflasi tahun 2016 juga mengalami penurunan dari 2,85 persen di tahun 2015 menjadi 1,84 persen di tahun 2016. Ini membuktikan bahwa perekonomian Blora semakin meningkat,” lanjutnya.

Setelah mendengarkan penyampaian dari DPRD tersebut, Bupati Djoko Nugroho pun langsung memberikan tanggapan. Pertama ia mengucapkan terimakasih atas kerjasama eksekutif dan legislatif yang selama ini berjalan baik sehingga bisa meraih WTP. Ia meminta agar kedepan baik eksekutif dan legislatif serta semua OPD bisa meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya semakin baik.

Bupati juga meminta maaf jika hingga saat ini penyerapan anggaran belum bisa maksimal. Menurutnya, minggu lalu Pemkab telah melaksanakan rapat koordinasi terkait evaluasi penyerapan anggaran. Dirinya berjanji terus mendorong OPD untuk bisa segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sehingga penyerapan bisa dilaksanakan secara maksimal.

Khusus untuk pembangunan yang memakai sistem lelang atau tender, dirinya menyadari bahwa tahun ini banyak proyek pembangunan yang belum bisa dilaksanakan karena proses lelangnya belum selesai. Ia meminta agar semua OPD bisa melakukan evaluasi dan mempercepat proses sesuai skala prioritas. (humas | res-infoblora)