Kemarau Datang, Kabupaten Blora Mulai Siaga Kekeringan

BPBD Blora mulai mempersiapkan bantuan air bersih untuk desa-desa yang berpotensi mengalami kekeringan. (foto: dok-ib)

BLORA. Musim kemarau 2017 mulai datang di akhir bulan Mei ini. Meskipun masih dijumpai hujan, namun intensitasnya sudah jauh berkurang. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora mulai bersiaga guna meminimalisir dampak kekeringan.

Ketika ditemui Jumat (26/5) kemarin, Kepala Pelaksana BPBD Blora Sri Rahayu menghimbau agar warga masyarakat Kabupaten Blora mulai menghemat penggunaan air bersih dan mewaspadai potensi kebakaran di lahan kering.

“Mengingat tingginya potensi kekeringan di Kabupaten Blora ketika kemarau tiba. Kami ingin mengajak seluruh warga untuk siaga, membudayakan pengurangan resiko bencana kekeringan melalui beberapa langkah pencegahan,” ujar Sri Rahayu.

Menurutnya, warga bisa memanfaatkan sumber air secara lebih efisien dan efektif. Selain itu ia mengajak agar melakukan penanaman pohon dan perdu sebanyak-banyaknya pada setiap jengkal lahan yang ada di sekitar kita.

“Perbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan tanah dengan paving, cor atau keramik. Lantas lakukan gerakan hemat air dan pembangunan sumur pompa. Pembangunan penampungan air atau embung juga bisa mengurangi dampak kekeringan,” lanjutnya.

Ia mengatakan bahwa untuk musim kemarau tahun ini diperkirakan akan berlangsung maksimal selama 19 dasarian atau 190 hari. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD, wilayah yang diperkirakan mengalami kemarau paling panjang adalah di Kunduran, Banjarejo, Jiken, Sambong Cepu, sebagian Kedungtuban, Ngawen, Jepon serta Blora.

“Kemarau tahun ini hampir merata di seluruh wilayah Blora. Namun untuk resiko kekeringan yang paling rendah ada di Kecamatan Todanan, Kradenan dan Kedungtuban,” jelasnya.

Pihaknya tidak lama lagi juga akan melaksanakan rapat koordinasi dengan beberapa pihak terkait guna menyelaraskan program bantuan air bersih ke desa-desa yang mengalami kekeringan.

“Sesuai mekanisme, jika ada desa-desa yang mengalami kekeringan, saya minta Kepala Desanya untuk lapor ke Camat agar diteruskan ke BPBD. Berdasarkan laporan itu, kami akan buatkan SK tentang status kekeringan yang nantinya digunakan sebagai dasar pemberian bantuan air bersih,” paparnya.

Begitu juga dengan perusahaan atau komunitas lain yang ingin menyalurkan bantuan air bersih ke desa-desa, diminta untuk lapor guna koordinasi dengan BPBD agar tidak tumpang tindah dalam penyaluran bantuan air bersih. “Sehingga harapannya semua bantuan bisa sesuai sasaran dan merata,” pungkasnya. (humas | res-ib)