Jelang Ramadan, Kuota Gas Melon Akan Ditambah 5-10 Persen

Pemerintah siap menambah kuota gas melon mulai 5 persen hingga 10 persen selama Ramadan hingga Lebaran. (foto: dok-ib)

BLORA. Adanya peningkatan permintaan gas melon 3 kg menjelang datangnya bulan Ramadan dan Lebaran berpotensi menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di pasaran. Menyikapi hal tersebut, Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) melakukan antisipasi dengan merencanakan penambahan kuota gas di Kabupaten Blora.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Blora Ir. Maskur MM ketika dihubungi Rabu (17/5) seusai Rapat Ekuinda bersama Bupati, membenarkan bahwa pihaknya mengajukan usulan penambahan kuota gas elpiji subsidi berukuran 3 kg. Tahun 2017 ini Blora mendapat kuota sebanyak 450 ribu lebih tabung 3 kg.

“Agar tidak terjadi kenaikan harga dan kelangkaan ketika permintaan naik, kami ajukan penambahan kuota gas Kabupaten Blora sebanyak 5 hingga 10 persen kepada Hiswana Migas wilayah eks Karesidenan Pati,” ucapnya.

Jika masyarakat menjumpai ada kelangkaan di lapangan, ia meminta agar bisa segera dilaporkan ke kantornya agar bisa segera ditangani. “Kami akan siap melaksanakan operasi pasar jika benar-benar ada kelangkaan,” lanjutnya.

Ia menyampaikan bahwa harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Kabupaten Blora adalah sebesar Rp 18.000,- per tabung. “Saat ini kondisi gas masih aman dan harganya masih dalam batas toleransi, yakni sekitar Rp 17.000,- hingga Rp 19.000,-. Harga Rp 19.000,- terjadi di desa-desa yang jauh dari pangkalan sehingga para pengecer beralasan perlu biaya angkut,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Hiswana Migas wilayah eks Karesidenan Pati, Suma Novendi mengakui akan ada penambahan alokasi gas emlon selama Ramadan hingga Lebaran. “Penambahannya nanti dilakukan extra droping ke alokasi agen, jumlahnya sekitar 5 sampai 10 persen dari kuota sebelumnya,” terangnya.

Pihak Hiswana Migas pun juga akan ikut melaksanakan pengawasan harga gas melon di pasaran. “Kita hanya bisa mengawasi di tingkat agen dan pangkalan saja. Untuk pengecer sudah diluar rantai distribusi Pertamina, sehingga kita tidak bisa memberikan sanksi atau teguran terhadap pengecer,” ujarnya. 

Sementara itu, untuk kalangan PNS dianjurkan untuk menggunakan elpiji 5,5 kg atau brightgas. Karena elpiji melon yang disubsidi pemerintah pada hakekatnya hanya untuk masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha UKM. (ip-infoblora)