Dapat Penghargaan WTP Ketiga Kalinya, Blora Terbaik Kedua se Jateng

Bupati Djoko Nugroho didampingi Ketua DPRD Blora Bambang Susilo menerima penghargaan WTP dan laporan hasil pemeriksaan LKPD 2016. (foto: dok-humas)

BLORA. Untuk ketiga kalinya, tahun ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyelenggaraan laporan keuangan tahun 2016 kepada Pemkab Blora.

Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan Rabu lalu (10/5/2017) bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah kepada Bupati Djoko Nugroho didampingi Kepala DPRD Blora Bambang Susilo.

Bupati Djoko Nugroho saat ditemui, Jumat (12/5/2017) menyatakan rasa syukurnya sebab selama 3 tahun belakangan ini Blora berturut-turut menerima penghargaan WTP. Dan kabar baiknya, Blora mampu menduduki peringkat kedua terbaik setelah Kota Solo dalam hal laporan keuangan daerah tahun 2016.

“ Alhamdulillah Blora dapat WTP lagi. Ini sudah tiga kali berturut-turut. Terima kasih kepada seluruh pegawai Pemkab Blora, para bendahara, dan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD). Luar biasa lagi, selain WTP, tahun ini Blora peringkat kedua setelah Solo dalam laporan keuangan daerah,’’ tegas Djoko Nugroho

Dalam penyerahan penghargaan yang dilakukan bersamaan dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016 bagi kabupaten dan kota lainnya di Jateng itu, BPK berpesan agar prestasi ini kedepan bisa terus dipertahankan.

Bupati juga mengatakan bahwa BPK RI sangat mengapresiasi kinerja Pemkab Blora, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

“BPK berharap agar apa yang telah dicapai Pemkab Blora bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga penyelenggaraan laporan keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel. Perlu diketahui, penghargaan WTP ini adalah penghargaan luar biasa yang tertinggi atas pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK,” jelas Djoko Nugroho.

Perlu diingat, tiga tahun sebelumnya Blora selalu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salah satu titik lemah ketika itu adalah pada pengelolaan aset. Namun Pemkab Blora terus melakukan pembenahan dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah.

Di awal tahun anggaran 2016, para kepala OPD menandatangani pakta integritas. Pakta integritas yang berisi 10 poin pernyataan itu diparaf saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2016 di pendapa rumah dinas bupati.

Adapun penyataan dalam pakta integritas itu di antaranya, berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Selanjutnya, melaksanakan APBD dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mewujudkan pencapaian PAD sesuai dengan target.

Sedangkan satu poin terakhir dalam pakta integritas adalah menyusun laporan keuangan berbasis akrual dan berupaya mempertahankan opin wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terpisah, Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si saat ditemui Sabtu (13/5/2017) mengucapkan terimakasih atas kerjasama semua pihak baik eksekutif maupun legislatif yang telah bersedia bekerja dengan baik, menjalankan fungsinya sesuai ketentuan yang ada sehingga meraih sukses.

“Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya juga saya ucapkan kepada DPRD Blora yang telah menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dan benar. Sebab, tanpa dukungan sepenuhnya dari pihak legislatif, opini WTP ini mustahil bisa kita raih kembali,” lanjut Arief Rohman.

Wabup mengharapkan, kerja sama yang telah terbina dengan baik selama ini bisa terus ditingkatkan untuk kemaslahatan masyarakat Blora secara keseluruhan.

“Dengan begitu, Insya Allah tahun depan dan juga tahun-tahun selanjutnya, kita tetap bisa kembali mempertahankan prestasi membanggakan ini. Apa yang kita cita-citakan dan idam-idamkan bersama ke depan, juga Insya Allah bisa kita wujudkan secara bersama-sama,” pungkasnya. (humas | ip-ib)