Ruang giling tebu di Pabrik Gula (PG) Blora. (foto: dok-ib) |
Saat kunjungan kerja ke Blora, Kamis
(12/1/2017) kemarin Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah bermaksud
melihat perkembangan petani tebu dan operasional pabrik gula.
Bertempat di ruang pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora,
kunker disambut oleh Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si, Asisten
2 Sekda Blora Slamet Pamudji, General Mamanjer PG. Blora PT.GMM-Bulog
Bambang Subekti, serta Anton perwakilan petani tebu Todanan.
Dalam kegiatan kunker tersebut, Wakil
Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Drs. RM. Yudhi Sancoyo MM
mengawali diskusi menyampaikan kaitannya perlindungan dan
perkembangan pertanian tebu sesuai dengan amanah Gubernur Jawa Tengah
dalam hal swasembada pangan.
Menurutnya, cuaca menjadi salah satu kendala besar yang dihadapi perani.
Menurutnya, cuaca menjadi salah satu kendala besar yang dihadapi perani.
“Lalina yang panjang seperti saat
ini, menjadi salah satu faktor masalah petani tebu yang harus
disikapi,” jelasnya.
Menurut Yudhi Sancoyo, peningkatan
produksi tebu dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kesejahteraan
petani tebu yang berefek pada kualitas tanaman, penyediaan lahan bagi
petani tebu, perlakuan tanaman untuk meningkatkan mutu dan
peningkatan rendemen.
Adapun General Manajer PG Blora PT.
GMM-Bulog Bambang Subekti, menjelaskan bahwa pengalihan kemilikan
saham oleh Bulog, yang mana prosentase Bulog memegang saham sebesar
70% dan 30% milik Swasta, perombakan manajemen diera Kamajaya akan
dirubah sepenuhnya. Mengingat jumlah luasan lahan yang dimiliki PG
Blora hanya 3420 Ha, sedangkan kebutuhan produksi setidaknya 4000 ton
sekali giling.
“Kebutuhan 4000 ton per giling sampai saat ini belum pernah mencapai angka tersebut, dan untuk tahun 2017 ini kami masih pesimis untuk bisa mencapai target tersebut. Sehingga butuh perluasan lahan,” jelasnya.
Untuk pencapaian target, lanjut
Bambang, pihaknya sangat berharap untuk pengembangan pertanian tebu
bisa dipinjamkan dari lahan perhutani, mengingat jumlah wilayah
Kabupaten Blora hampir 50% hutan.
“Mohon dari Komisi B DPRD Provinsi Jateng dan Pak Wakil Bupati bisa menyampaikan ke Bupati untuk membantu terkait peminjaman lahan hutan guna penanaman tebu,” ungkapnya.
Terkait rendemen, menurut Bambang, PG
Blora 2 (dua) tahun terakhir ini menempati urutan pertama se Jawa
Tengah, untuk tingkat Nasional PG Blora menempati urutan nomor 8
(delapan).
Lain hal disampaikan oleh Anton
perwakilan petani tebu wilayah Todanan menyampaikan bahwa kendala
yang dialami oleh petani sampai saat ini masih berkutat dipermaslahan
modal usaha. Untuk masalah standarisasi sesuai permintaan pabrik tak
mungkin terpenuhi.
Pihaknya berharap adanya campur tangan
pemerintah utamanya dalam pemberian kucuran modal tentunya dengan
bunga yang rendah, mengingat besarnya dana yang dibutuhkan dalam
pemeliharaan tanaman tebu. “Keinginan tersebut sebenarnya sudah
sejak tahun 2007-2010 lalu, namun sampai saat ini belum pernah ada
peran serta dari pemerintah pada petani tebu,” ungkapnya.
Dikesempatan yang sama Wakil Bupati
Blora H.Arief Rohman M.Si berharap pengalihan PG Blora ke Bulog bisa
berimbas pada kesejahteraan masyarakat Blora khususnya masyarakat
Todanan. Untuk itu perlu adanya campur tangan berbagai pihak secara
bersama-sama. (ip-infoblora)
0 komentar:
Posting Komentar