Di depan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Bupati tegaskan bahwa tahun ini perbaikan jalan desa hutan akan dilanjutkan. (foto: dok-humasbla) |
Hal itu disampaikan Bupati H.Djoko
Nugroho ketika menghadiri serah terima jabatan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dari Bondan Sukarno kepada Samgautama
Karnajaya, Rabu (4/1/2017) lalu. Kepada awak media, Bupati mengatakan
bahwa perbaikan jalan penghubung desa hutan akan terus berlanjut.
“Tahun 2017 ini perbaikan jalan
desa hutan dilanjutkan. Kita akan koordinasi dengan Perhutani terkait
hal ini. Dikarenakan jalan desa hutan banyak yang berstatus sebagai
jalan Perhutani. Inilah yang menjadi hambatan kita ketika ingin
memperbaiki jalan desa hutan, harus izin ke Perhutani dahulu. Boleh
atau tidak boleh, pokok'e dalane harus didandani. Mesakke masyarakat
sing uripe ning tengah alas,” ucap Bupati.
Menurutnya akibat jalan perhutani yang
rusak tersebut, warga desa hutan tidak bisa menikmati akses
transportasi yang baik. Begitu juga ketika mereka panen hasil bumi,
harganya pasti rendah karena harus menanggung ongkos transportasi
mahal dari desa ke kota melewati jalan bodol. Jarang ada pembeli atau
tengkulak yang datang karena akses rusak.
Akses jalan desa hutan menuju Temengeng Kecamatan Sambong telah selesai diperbaiki tahun 2016 kemarin dari anggaran APBD. (foto: dok-humasbla) |
“Temengeng sekarang jalannya sudah
bagus, akses warga sudah baik. Harus terus dirawat dan ditularkan ke
ruas jalan desa hutan lainnya,” kata Bupati.
Dengan adanya perbaikan jalan hutan,
maka roda perekonomian masyarakat desa hutan bisa bergerak lebih
cepat. Adapun beberapa ruas jalan kabupaten penghubung antar desa
hutan yang menjadi perhatian Bupati tahun ini berada di wilayah Blora
Selatan.
Gayug bersambut, kendala program
perbaikan jalan desa hutan ini pun direspon oleh anggota DPD RI
Bambang Sadono saat melakukan kunjungan kerja di Blora, Rabu
(4/1/2017). Pihaknya dari DPD RI siap memfasilitasi, menjadi
penghubung Bupati Blora dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
guna membahas masalah kehutanan yang selama ini dialami Kabupaten
ujung timur Jateng.
“Tidak hanya masalah perijinan
perbaikan jalan Perhutani yang menjadi akses desa hutan saja, namun
masalah kehutanan lainnya seperti dana bagi hasil hutan yang selama
ini sangat minim diperoleh Blora. Padahal Blora dikenal sebagai
daerah penghasil kayu jati terbaik,” kata Bambang Sadono.
Meskipun kini di Kabupaten Blora sudah
tidak ada Dinas Kehutanan karena wewenang itu beralih ke Provinsi. Ia
meminta agar Bupati menyurati Menteri Kehutanan dan LH untuk meminta
diskusi untuk membahas masalahan kehutanan yang banyak dialami Blora.
“Dikirimi surat saja, mohon saya
dikasih tembusannya agar bisa ikut mengawal sampai ke Pusat. Kami
dekat dengan Menteri Kehutanan dan LH. Semoga nanti bisa memperoleh
jalan terbaik untuk pembangunan Blora,” lanjut Bambang Sadono. (HumasKab | Jo-ib)
0 komentar:
Posting Komentar