Satpol PP Blora dan Pemilik Kafe Karaoke Liar "Kucing-Kucingan"

Sri Handoko, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blora. (foto: teg-ib)

BLORA. Maraknya jumlah kafe karaoke liar yang ada di Kabupaten Blora akhir-akhir ini membuat petugas Satpol PP kebingungan. Pasalnya dalam melakukan penertiban selalu terkendala terbatasnya personil dan belum adanya dasar hukum yang kuat untuk memberikan sanksi tegas terhadap pemilik kafe dan karaoke.

Bisa dikatakan Satpol PP “kucing-kucingan” dengan pemilik kafe dalam hal penertiban. Hal itu terjadi manakala salah satu kafe ditertibkan oleh Satpol PP dan beralih ke lokasi lain, seketika itu juga kafe yang telah ditertibkan akan buka kembali. Pemilik kafe hanya menutup saat ada operasi penertiban saja. Sedangkan ketika tidak ada operasi, mereka tetap buka.

Seperti yang terjadi di salah satu kafe karaoke kawasan Pos Ngancar Desa Adirejo Kecamatan Tunjungan, milik Totok. Beberapa waktu lalu setelah ditertibkan pada siang hari, malam harinya kembali beroperasi dimana papan peringatan dari Satpol PP ditutup dengan kain.

“Jujur kami kewalahan dalam melakukan penertiban kafe dan karaoke. Banyak yang liar, jumlahnya 30 lebih tersebar di 9 kecamatan. Jika harus menertibkan semuanya, jelas kekurangan tenaga. Namun jika ditertibkan bertahap, hasilnya seperti ini. Setelah ditutup, kita pindah lokasi dan mereka buka lagi,” ujar Kepala Satpol PP Blora, Sri Handoko.

Selain keterbatasan tenaga, ia juga mengaku bahwa penertiban kafe dan karaoke belum memiliki dasar hukum yang kuat. Sehingga tidak bisa melakukan tindakan tegas ataupun pemberian sanksi.

“Selama ini penertiban hanya berdasarkan peraturan bupati (perbup). Hanya saja perbup tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman. Sifatnya hanya teguran dan kepengurusan administrasi. Kami berharap DPRD dan Pemkab secepatnya mengesahkan perda tempat hiburan malam yang nantinya bisa digunakan untuk menertibkan kafe karaoke dengan tegas,” lanjut Sri Handoko.

Sementara itu Pemkab Blora, melalui Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si memastikan bahwa pemerintah kabupaten mendukung pemberantasan kafe dan karaoke liar yang tidak sesuai dengan aturan perijinan.

“Pak Bupati sudah memerintahkan langsung untuk melakukan penertiban terhadap kafe liar. Pemkab juga sudah mengajukan rancangan perda ke DPRD, hanya saja memang sampai saat ini belum disahkan menjadi perda. Masih di DPRD, semoga saja secepatnya bisa disahkan,” ujarnya. (rs-infoblora)