 |
| Bupati dan Wakil Bupati Blora (paling kiri) usai dilantik Ganjar Pranowo, mendengarkan 17 isu strategis yang perlu segera ditangani sebagai PR kepala daerah di Jawa Tengah. (foto: teg-infoblora) |
Usai melantik 17 kepala daerah di
Lapangan Pancasila Simpanglima Kota Semarang, Ganjar Pranowo langsung
memberikan 17 poin permasalahan yang kini sedang dihadapi Jawa Tengah. Ganjar
meminta semua kepala daerah yang baru saja dilantik untuk bersama-sama
menuntaskan 17 permasalahan yang menurutnya perlu segera ditangani dengan
serius.
“Hari ini begitu istimewa bagi Provinsi
Jawa Tengah, tepat di tanggal 17 dilantik 17 pasangan pimpinan daerah. Bagi
bangsa ini, 17 juga merupakan angka yang sakral yakni tanggal kemerdekaan. Maka
untuk menyempurnakan momentum hari ini agar penuh makna angka 17, maka saya
minta saudara semua memusatkan perhatiannya pada 17 isu strategis yang kini
sedang dihadapi Jawa Tengah,” kata Ganjar Pranowo.
Menurutnya, setelah Bupati/Wakil Bupati
dan Walikota/Wakil Walikota dilantik maka semuanya harus melulai tugasnya
dengan menyelesaikan semua permasalahan yang sedang dihadapi warga. Di Jawa
Tengah sendiri menurut Ganjar Pranowo ada 17 isu persoalan strategis yang perlu
dituntaskan bersama dengan Pemerintah Provinsi.
“17 persoalan atau isu strategis yang
perlu kita kroyok bersama dengan segera, sepat dan tepat yang pertama adalah
peenanggulangan bencana. Jawa Tengah termasuk dalam wilayah rawan bencana, sehingga
penanggulangan bencana mulai banjir, longsor, hingga kekeringan saat kemarau
tiba perlu penanganan yang serius. Jangan hanya penanganan, kalau perlu
pencegahan terus dilakukan,” tegas Ganjar.
Isu kedua menurutnya adalah mewabahnya demam
berdarah dan ancaman virus zika. Ia menekankan bahwa pemberantasan sarang
nyamuk (PSN) lebih penting jika dibandingkan dengan fogging yang sifatnya hanya
sementara.
“Kalau perlu kepala daerah terjun
mengimbau camat hingga kepala desa untuk bersama-sama melakukan PSN secara
berkala sehingga perkembangbiakan nyamuk bisa benar-benar ditekan,” jelasnya.
Ketiga adalah masalah rob banjir,
khususnya bagi daerah yang berada di pesisir pantai seperti Kota Semarang,
Pekalongan, Brebes, Kendal, Pemalang dan lainnya. Perlu dikoordinasikan dengan
pemprov dan pemerhati lingkungan hidup.
Keempat, tingginya angka kematian ibu dan
bayi di Jawa Tengah juga mendapatkan perhatian dari Ganjar Pranowo. Ia
mengimbau kepada seluruh kepala daerah agar terus memaksimalkan pemeriksaan
kehamilan pada ibu-ibu muda agar kesehatannya tetap terjaga dan menghindari
penyakit yang bisa berpotensi menimbulkan kematian.
Kelima, masalah perlindungan perempuan
dan anak, serta KB. Ia meminta agar warga Jawa Tengah tidak melakukan
pernikahan dini. “KB sangat penting untuk kelangsungan kesejahteraan keluarga.
Berkeluarga itu harus direncanakan,” tegasnya.
Keenam adalah masalah tentang Gafatar, ia
meminta kepada semua kepala daerah untuk aktif melakukan pembinaan terhadap
para mantan anggota gafatar yang kini telah dipulangkan agar tidak mempengaruhi
hal-hal negatif terhadap lingkungannya. “Nek bupati lan walikotane ra gelem ngopeni,
pemprov gelem ngopeni. Mosok ngopeni wargane dewe kok ra gelem,” sindir Ganjar.
Selanjutnya, ketujuh menyinggung tentang
keterbukaan informasi publik. Ganjar meminta para kepala daerah agar lebih
efektif memanfaatkan kanal informasi berbasis IT. “Penerapan IT untuk penunjang
pembangunan di daerah sangat penting agar penyebarluasan informasi kepada
masyarakat bisa lebih cepat, saya mohon semua kepala daer bisa melakukan ini,”
pintanya.
Kedelapan adalah sektor pelayanan publik.
Ganjar mencontohkan permasalahan dalam pembuatan E-KTP di Kabupaten/Kota yang
masih dijumpai banyak protes masuk melalui akun twitternya @ganjarpranowo.
Apalagi pungli juga masih dilakukan di beberapa wilayah.
“Semua kabupaten/kota harus menata sistem
dan personel pelayanan publik menjadi
lebih baik. Sistem harus simple dan tidak ribet. Yang penting jangan sampai ada
pungli,” tegasnya.
Kesembilan adalah permasalahan manajemen
kinerja pemda yang perlu untuk terus diperbaiki agar kinerja bisa meningkat
dengan pencapaikan yang terus meningkat dalam melayani masyarakat. Pimpinan
SKPD harus menandatangani pakta integritas.
Kesepuluh adalah masalah infrastruktur
dan dana desa. Semua kabupaten/kota masih memiliki kekurangan dalam hal
infrastruktur jalan dan jembatan. Perlu adanya kerjasama yang baik, nyengkuyung
antara pemkab dan pemprov agar infrastruktur bisa semakin baik sehingga
mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi di Jateng.
Khusus untuk dana desa, dirinya meminta
kepala daerah Bupati dan Walikota untuk benar-benar melakukan pengawasan. “Jangan
sampai ada aparat desa yang main-main dengan dana desa. Pemerintah desa harus
pure untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,”
ujar Ganjar.
Yang kesebelas adalah penguatan ekonomi
Jawa Tengah melalui program One Village One Product (OVOP). Pemerintah daerah
diminta terus menggali potensi yang ada di wilayahnya sehingga bisa mendorong
terbentuknya desa mandiri sehingga perekonomian pedesaan bisa meningkat.
Isu keduabelas hingga ketujuhbelas yang
perlu diperhatikan para kepala daerah, masing-masing adalah Daya Saing UMKM,
maraknya pertambangan liar tanpa izin, menciptakan iklim investasi yang baik
serta hubungan industrial, upaya perwujudan daulat pangan, daulat energi, serta
menjalin komunikasi dan sinergitas dengan DPRD agar eksekutif dan legislatif
bisa berjalan bersama membangun daerah.
“Itulah 17 isu strategis pembangunan di
Jawa Tengah yang perlu penanganan dari kita semua. Jadikanlah gotong royong
sebagai salah satu alat atau media yang harus kita kokohkan untuk kemajuan
pembangunan di Jawa Tengah,” pungkas Ganjar di hadapan para pemimpin daerah
yang dilantiknya. (rs-infoblora)
0 komentar:
Posting Komentar