 |
| Beberapa aktivis PMII melakukan aksi teaterikal di depan Kantor Bupati Blora, mengkritisi rendahnya hasil kinerja BUMD PT.BPE. (foto-feb) |
BLORA. Kinerja PT
Blora Patra Energi (BPE) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diberi
kewenangan mengelola minyak dan gas (migas) di sejumlah sumur minyak di
Kabupaten Blora, kini mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak.
Sebab keberadaan BUMD bentukan
Pemkab Blora itu grafik kinerjanya tidak maksimal, serta belum mampu memberikan
kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Blora. Kritikan
tersebut dilontarkan oleh aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa
Islam Indonesia (PMII) Komisariat Blora.
PMII menggelar unjuk rasa damai
dengan aksi teatrikal di depan kantor Pemkab Blora, kemarin. Selama ini,
keberadaan PT BPE dibiayai oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat Blora.
Namun kenyataannya PT BPE mengatasnamakan kesejahteraan rakyat dalam
kegiatannya. “Namun hasil dari BPE pun tidak jelas mengalir kemana,” cetus
Ngatono, kordinator PMII.
PMII menuding terang-terangan bahwa
PT BPE hanya sebuah kedok untuk memperkaya pihak-pihak tertentu. Karena itu,
PMII mendesak untuk membongkar mafia minyak yang terjadi di Kabupaten Blora.
“Anda sebagai warga Blora, anda
membayar pajak untuk Blora dan Negara, anda berhak tahu pajak yang anda
bayarkan digunakan oleh PT BPE dan untuk apa dan ke mana PT BPE menyetor hasil
usahanya kepada rakyat Blora? atau untuk siapa?,” papar Ngantono lantang.
Bahkan Bupati Blora pun terkesan
hanya diam mengetahui kondisi yang terjadi seperti itu. PMII menuding PT BPE
memberikan laba usahanya kepada orang-orang terbatas dan bukan kepada
masyarakat Blora. Modal usaha yang dikeluarkan Pemkab Blora untuk PT BPE tidak
seimbang dengan hasil yang diberikan.
Sekedar untuk diketahui, PT BPE
pada tahun 2013 hanya memnyumbang PAD sebesar 178 juta. “Tapi alangkah
terkejutnya kita sebagai warga Blora yang menyaksikan dan mendengar sendiri
bahwa BPE hanya menyumbangkan PAD jauh di bawah dari sebelumnya yaitu 178
juta,” terangnya.
Dengan kondisi tersebut, maka perlu
ada evaluasi serta koreksi bersama kenapa BPE di tahun 2013 menurun drastis
dari tahun sebelumnya. “Jangan-jangan ada kebocoran. Boleh dong kita sebagai
warga Blora menyumbangkan fikiran untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan titik
sumur tua yang di kelola BPE,” sindir aktivis PMII.
Tidak hanya itu, PMII juga
mengkritisi managemen pengelolaan PT BPE, karena PT.BPE dan PT.BPH (Blora Patra
Hulu) dipegang oleh direktur yang sama, yaitu Christian Prasetya. Kondisi
tersebut juga menjadikan kenapa kinerja dari BPE tidak bisa maksimal.
“Bagai raja dalam lakon ketoprak,
raja mendapat upeti dari bawahannya, kepada siapa PT BPE bekerja, sampai-sampai
rakyat hanya menjadi atas nama demi sebuah kepentingan,” sesalnya.
Dalam aksi teatrikal yang dilakukan
PMII itu, digambarkan bahwa sumber daya alam (SDA) Migas di Kabupaten Blora
tidak untuk kesejaheraan rakyat. Namun hanya dieksploitasi untuk kepentingan
pihak - pihak tertentu dan kelompoknya. Sementara itu, hingga berita ini
diturunkan, Plt. Dirut PT BPE Christian Prasetya belum dapat dikonfirmasi
karena tidak berada di tempat. (Feb-Patiekspres | Jo-infoblora)
0 komentar:
Posting Komentar