Amankan Arus Mudik, Pemkab Blora Siap Gelar Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2014

Kepala DPPKKI, Slamet Pamudji bersama Kabid Angkutan Perhubungan

BLORA. Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Perhubungan Partiwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika (DPPKKI) Kabupaten Blora, siap menggelar dan melaksanakan operasi penyelenggaraan angkutan lebaran 2014 (1435 Hijriyah). Operasi tersebut dimaksudkan untuk menunjang kelancaran angkutan mudik dan balik, baik sebelum dan setelah lebaran tahun ini.

Kepala DPPKKI Blora, Slamet Pamuji, SH. M.Hum, didampingi Ignatius Ary Susanto, Kabid yang membidangi Angkutan, di Blora, Rabu,mengatakan, yang dimaksud waktu penyelenggaraan angkutan adalah pengoperasian umum pada hari-hari menjelang, selama dan setelah lebaran 2014. Hanya saja hingga kini pihaknya masih melakukan koordinasi terkait kepastian waktu pelaksanaannya.   

"Ada beberapa hal yang mencakup penyelenggaraan tersebut, terutama keterpaduan petugas, diantaranya DPPKKI, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Sat Pol PP  dan Satlantas Polres Blora," katanya.

Ia menjelaskan, cakupan lain penyelenggaraan operasi angkutan lebaran adalah menjaga kelancaran dan mengurangi kemacetan lalulintas, penyediaan armada yang mencukupi, meningkatkan kenyamanan dan kemanan penumpang, meningkatkan jalur alternatif dan menekan jumlah serta tingkat kecelakaan.

"Khusus untuk kereta api, selain mengoperasikan yang reguler akan ada penambahan kereta, jumlahnya disesuaikan, kami segera koordinasi dengan pihak terkait," katanya.

Masih menurut Mumuk, saapan akrab Kepala DPPKKI Blora, volume arus lalu lintas diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan jenis kendaraan pribadi dan bus angkutan umum.

Dari hasil pemantauan titik rawan arus lalulintas pada tahun lalu, menurutnya relatif kecil dan dapat di atasi. Secara umum kemacetan terjadi kerena kegiatan pasar tumpah seperti pada jalur pasar induk Blora, pasar Ngawen, Jepon, Cepu, Randublatung, Kedungtuban dan Doplang.

Berdasarkan tahun sebelumnya, dijelaskan, secara rutin di terminal bus bakal dilakukan pemeriksaan teknis kelaikan bus angkutan umum yang dikoordinasikan dengan petugas  teknis, khususnya yang diduga kurang memenuhi persyaratan.

“Seperti mobil bus, diperbolehkan menyimpang dari daftar jam perjalanan dan boleh mengerahkan cadangan atau pariwisata dengan ijin insidentil, bila di pandang perlu, pelayanan pada suatu trayek dapat dikurangi untuk menunjang kebutuhan angkutan trayek lain, sepanjang tidak mengganggu yang bersangkutan," ujarnya.

Selain itu, kata dia, petugas dari DPPKKI akan konsentrasi untuk pengaturan lokasi rawan macet, rawan bencana alam pada tiap ruas jalan, persiapan jalur alternatif dan kebutuhan rambu-rambu lalu lintas.

Dikatakannya, untuk tarif angkutan lebaran pada tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 64 Tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang tarif dasar batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antar kota propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum. Selain itu juga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013.

Kekuatan hukum kenaikan tarif untuk angkutan lebaran 2014 lainnya adalah Peraturan Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Provinsi Jawa Tengah  nomor 55.2/658/2013 tanggal 24 Juni 2014.  “Kenaikan tarif angkutan lebaran berdasarkan pula kenaikan BBM yang terjadi,” tegasnya.

Untuk tarif angkutan tingkat kabupaten, dijelaskan, berdasarkan rekapitulasi biaya per Seat-Km (Load Factor = 100%) batas atas (toleransi ke atas 20 % dari load factor 70 %) adalah Rp 212. Sedangkan untuk untuk batas bawah (toleransi ke bawah 20 % dari load factor 70 %) adalah Rp.142. “Tarif tersebut belum termasuk Jasa Raharja,” tegasnya.

DPPKKI Blora mengimbau agar pengusaha angkutan khususnya mobil bus umum, bertanggungjawab dan berkewajiban menyediakan alat angkutan bagi penumpang yang telah mempunyai karcis untuk di angkut sampai ke tempat tujuan, serta memastikan kendaraan yang dioperasikan laik jalan, dilengkapi alat pengaman seperti alat pemecah kaca atau pemadam kebakaran.

"Bagi yang melanggar akan ditindak dan dikenakan sangsi, apalagi kalau sampai ketahuan mengadakan pungutan di luar ketentuan yang resmi,"  tegas Slamet Pamuji. (rs-infoblora | tg-DPPKKI Blora)