DPRD Minta Lelang Proyek Dipercepat Agar Pembangunan di Blora Segera Berjalan

Ruas jalan di Desa Sumurboto Kecamatan Jepon yang tergerus longsor akan mendapatkan prioritas pembangunan tahun ini. (rs-infoblora)

BLORA. Sejumlah fraksi di DPRD Blora meminta Pemkab Blora untuk segera mempercepat pelaksanaan lelang proyek pembangunan. Itu dilakukan agar kegiatan yang dananya telah dianggarkan di APBD 2014 bisa terserap seluruhnya.

Percepatan lelang proyek itu diperlukan karena APBD terlambat ditetapkan. Akibatnya waktu yang tersedia untuk proses pelaksanaan kegiatan menjadi relatif terbatas. Pemkab bersama DPRD telah menyepakai APBD 2014 awal pekan lalu.

Penandatanganan persetujuan bersama tentang APBD 2014 dilakukan dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (13/5). Dokumen APBD yang telah disetujui itu selanjutnya disampaikan ke Gubernur Jateng untuk dievaluasi.

Evaluasi membutuhkan waktu sekitar satu pekan. Jika evaluasi sudah selesai, Pemkab bersama DPRD selajutnya menindaklanjuti evaluasi tersebut dan kemudian menetapkan APBD tersebut sebagai Perda.

Juru Bicara Fraksi Persatuan dan Pembangunan Nasional (FPPN) Doni Kurniawan mengemukakan, sembari menunggu selesainya evaluasi gubernur, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebaiknya sudah mempersiapkan proses lelang dari proyek-proyek yang dananya telah dianggarkan dalam APBD 2014.

Sebab menurutnya ketersediaan waktu untuk melaksanakan pembangunan sangat terbatas menyusul terlambatnya pengesahan APBD. "Ini sudah bulan Mei. Pemkab sudah harus menyiapkan pelaksanaan proyek agar waktu yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan baik," ujarnya, kemarin.

Pernyataan senada juga dilontarkan sejumlah anggota DPRD dari fraksi lainnya. Juru bicara Fraksi Demokrat, Iffah Hemawatri meminta SKPD mulai mempersiapkan lelang proyek pembangunan. Fraksi Demokrat tidak ingin keterlambatan penetapan APBD diikuti pula dengan tidak terlaksananya proyek atau kegiatan yang dananya telah dianggarkan dalam APBD.

"Masyarakat sudah menunggu-nunggu dimulainya pembangunan dari beberapa proyek APBD," ungkapnya.

Juru bicara Fraksi Gerakan Pembaruan Nurani Rakyat (Gapura) Aris Subandono menegaskan hampir setiap tahun terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

Silpa terjadi karena tidak dilaksanakannya sejumlah kegiatan atau proyek pembangunan yang dananya telah dianggarkan dalam APBD. " Kami tidak ingin tahun ini ada silpa yang banyak lagi. Penetapan APBD yang terlambat semestinya bukan menjadi alasan tidak dilaksanakannya sejumlah proyek karena waktu yang terbatas. Oleh sebab itu mulai sekarang sudah harus disiapkan proses lelangnya," tegasnya.

Bupati Djoko Nugroho mengungkapkan bahwa penetapan APBD yang dilakukan di triwulan kedua harus disikapi dengan percepatan pembangunan. Menurunya kebutuhan kecepatan, keseriusan dan strategi khusus untuk mengelola anggaran agar bisa segera dilaksanakan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. (rs-infoblora | abdul muiz-suaramerdeka)