Pemkab Blora Diminta Transparan Ketika Menggunakan DBH Gas Blok Gundih Nanti

Central Processing Plant (CPP) Gas Blok Gundih di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Blora. (rs-infoblora)

BLORA. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah diminta untuk transparan dalam penyaluran dana bagi hasil (DBH) migas. Sebab sebentar lagi Blora akan mendapatkan pembagian DBH gas dari produksi Central Processing Plan (CPP) Area Gundih di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan.
 
Penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lentera Cepu, Blora, Sayana, mengatakan, pendapatan DBH Gas Gundih itu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. "Di Blok Gundih yang produksinya berupa gas, Blora sebagai daerah penghasil didasarkan atas 9 tapak sumur penyuplai bahan baku untuk pengolahan di CPP," katanya.

Sebagai Kabupaten pemilik tapak sumur, menurut Sayana, tentunya merasakan dampak langsung dari operasinya. "Banyak masalah yang timbul. Seperti halnya permasalahan sosial, ancaman kerusakan lingkungan, hingga resiko terbesar apabila terjadi kondisi darurat kebocoran gas mapun kebakaran," imbuhnya.

"Jadi prosentase DBH Gas yang 12 persen itu sebanding dengan kondisi Blora sebagai wilayah terdampak," tandas Sayana.

Sayana menyebutkan, ketika pembagian DBH Gas Gundih itu sudah menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka harus ada titik lokasi pembangunan yang harus diprioritaskan.

"Paling tidak desa yang menjadi lokasi terdampak harus diprioritaskan pembangunan infrastrukturnya. Jadi mereka bisa ikut merasakan manfaat atas dieksploitasinya potensi SDA yang ada disekitar mereka," terangnya.

Demikian pula, di Blok Gundih ada beberapa desa yang menjadi lokasi sumur-sumur penyuplai bahan baku ke Kilang Pengolahan Gas atau CPP tersebut. "Harus ada transparansi dalam penentuan lokasi penerimaan program yang bersumber dari DBH Gas Gundih ini. Baik itu bidang infrastruktur jalan, kesehatan, maupun bidang pendidikan," jelasnya. (rs-infoblora | ali)