Akui DBH Migas Blok Cepu Tak Adil Untuk Blora, Kementerian ESDM Siapkan Konsep Baru

Seno Margo Utomo, Sekretaris Tim Transparansi Migas Blora

BLORA. Kabar gembira disampaikan Tim Transparasi Migas Blora yang telah mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan pengawalan atas tindakan yang diambil pemerintah pusat terkait ketidakadilan yang diterima Kabupaten Blora, Jawa Tengah dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Blok Cepu. Hasilnya, pihak Kementerian ESDM mengakui jika pembagian DBH migas Blok Cepu tidak adil bagi Blora.

Hal itu seperti yang disampaikan Sekretaris Tim Transparansi Migas Blora, Seno Margo Utomo. Menurut dia, saat ini Kementerian ESDM sedang menyiapkan konsep agar pembagian DBH Blok Cepu adil.

''Kementerian ESDM sepakat dan sudah mendiskusikan itu agar pembagian DBH adil terutama untuk Blora,'' ujar Seno yang pada Rabu,(4/12/2013) lalu saat mendatangi Kementerian ESDM di dampingi Mamik Slamet, anggota tim lainnya.

Seno mengaku, selain ke Kementerian ESDM rombongan tim juga ke Kementerian Keuangan. Tindakan ini bermaksud untuk menekankan DBH Migas Blok Cepu harus adil bagi Kabupaten Blora. Di Kementerian ESDM, Seno ditemui staf ahli wakil menteri ESDM, IGN Wiratmaja Puja. "Kementerian ESDM sudah berkomitmen soal kejelasan DBH Blok Cepu untuk Blora ini. Dan itu tinggal selangkah lagi," ujarnya.

Seno menyampaikan, bahwa staf ahli Wamen ESDM tersebut sudah mengevaluasi dan menginventarisir semua persoalan yang ada. Termasuk persoalan polemik DBH ini. Saat ini, kementerian ESDM sudah membuat draf beberapa pilihan solusi agar pembagian DBH fairness sudah di sepakati.

"Namun draf itu masih menunggu tandatangan menteri," tambahnya.

Dia tidak menampik, bila tertangkapnya Kepala SKK Migas, Rubi Rubiandini beberapa waktu lalu sangat berpengaruh terhadap agenda penandatangan draf tersebut, dikarenakan beberapa pekerjaan di kementerian ESDM menjadi tersendat.

"Terlebih, Menteri ESDM Jero Wacik juga dipanggil KPK sebagai saksi untuk kasus tersebut. Jadi kita masih harus sabar menunggu," ungkap Seno.

Kementerian ESDM, kata Seno, memahami persoalan yang dihadapi Blora. Karena secara logika Blora punya hak atas DBH tersebut.

"Karena Blora itu berada dalam satu wilayah kerja pertambangan di Blok Cepu," terang Seno yang juga Anggota DPRD Blora dari PKS ini.

Seno menjelaskan adanya UU nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah mengatur itu menjadikan Blora tidak dapat DBH Migas Blok Cepu. Namun secara perlahan upaya perjuangan untuk mendapatkan DBH Migas Blok Cepu sudah menemui titik terang, sehingga diharapkan masyarakat Blora untuk bersabar.

"Meski demikian kita atas nama Tim Transparansi Migas akan terus memantau dan mengawal agar proses penandatangan draf tersebut bisa segera terselesaikan," pungkas Seno.
(rs-infoblora | Ali Mustofa)