INFOBLORA.ID - Pemerintah Kabupaten Blora mendorong agar Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) industri hulu migas dapat memberikan manfaat yang lebih nyata dan langsung dirasakan masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, selaku Pelaksana Harian (Plh) Bupati Blora saat mengikuti Sarasehan Strategi Harmonisasi Program PPM serta Mitigasi Risiko Operasional Industri Migas yang digelar PT Pertamina EP Cepu Zona 11 di Tawangmangu, Karanganyar, Jumat (25/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti pemerintah daerah dari Kabupaten Blora, Bojonegoro dan Tuban, serta sejumlah NGO yang bergerak di bidang migas.
Sri Setyorini mengatakan, PPM yang sebelumnya lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR) tidak semestinya hanya dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
Menurutnya, program tersebut harus mampu menjadi instrumen untuk membangun kemandirian dan meningkatkan kapasitas masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat.
“Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat atau PPM tidak hanya sekadar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi sebagai instrumen untuk membangun kemandirian, meningkatkan kapasitas masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat. Sehingga manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Sri Setyorini.
Ia mencontohkan, program PPM tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik. Pemberdayaan masyarakat desa yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah juga dapat menjadi bagian penting dari program tersebut.
Beberapa sektor yang dapat dikembangkan antara lain pertanian, pengembangan UMKM hingga pelatihan prakerja bagi pemuda desa.
Selain pemberdayaan masyarakat, Sri Setyorini menilai mitigasi risiko operasional industri migas juga menjadi hal penting. Menurutnya, komunikasi, keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat perlu diperkuat untuk meminimalkan potensi risiko sosial maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama kegiatan operasional berlangsung.
“Di sisi lain, mitigasi risiko operasional migas di daerah juga tidak kalah penting. Komunikasi yang baik, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat dalam tahapan kegiatan migas menjadi suatu hal yang wajib, untuk meminimalisir potensi risiko sosial dan kamtibmas selama operasional berlangsung,” sambungnya.
Ia berharap sarasehan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi dan membangun sinergi yang lebih konkret antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat.
“Pemkab Blora siap mendukung kolaborasi yang konstruktif dengan berbagai pihak sehingga keberadaan kegiatan industri migas dapat berjalan dengan lancar. Sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sri Setyorini juga berharap program PPM Pertamina dapat selaras dengan prioritas pembangunan daerah sehingga manfaatnya tidak hanya mendukung kelancaran operasional industri migas, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Pj Sekda Blora, Dasiran, mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Dasiran, pemerintah daerah juga menghadapi pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ia menyebut pemotongan TKD yang dialami Kabupaten Blora mencapai sekitar Rp370 miliar.
“Blora saja pemotongan TKD-nya sampai sekitar Rp370 miliar. Ini menuntut kami memaksimalkan pos PAD dengan berbagai cara agar pembangunan tetap bisa berjalan,” ujar Dasiran.
Dalam kesempatan tersebut, Dasiran juga mempertanyakan kemungkinan program PPM atau CSR perusahaan migas dapat diintegrasikan dengan PAD dalam APBD sehingga pemanfaatannya dapat disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Nah dengan adanya PPM atau CSR perusahaan migas ini, mungkinkah ke depan bisa dimasukkan sebagai PAD dalam APBD. Agar penggunaannya juga bisa disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah. Jika bisa, tentunya ini akan berdampak positif bagi pemda saat kondisinya seperti ini,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas, Roy Widiarta, menjelaskan bahwa usulan program PPM untuk tahun berjalan telah mulai disampaikan dan dikurasi pada tahun sebelumnya.
“Seperti saat ini, bulan September 2026, posisinya program PPM yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 sudah masuk tahap akhir. Idealnya diajukan atau disampaikan pada Mei 2026 kepada Pertamina. Jika 2027 sudah close, maka bisa diusulkan pada Mei 2027 untuk pelaksanaan 2028. Kami terbuka untuk menerima usulan program PPM,” kata Roy.
Dalam sarasehan tersebut juga diserahkan apresiasi sinergitas kegiatan hulu migas dari Pertamina kepada pemerintah daerah dan NGO. Apresiasi tersebut diterima Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini selaku Plh Bupati Blora.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Assistant Manager Comrel Regional 4 Achmad Setiadi, Head of Comrel dan CID Pertamina Zona 11 Wazirul Lutfi, serta Akademisi UGM Yogyakarta Dr. Krisdiyatmiko.
0 komentar:
Posting Komentar