INFOBLORA.ID - Kebutuhan rambu lalu lintas dan fasilitas keselamatan jalan di Kabupaten Blora masih jauh dari mencukupi. Dengan panjang jalan kabupaten mencapai sekitar 916 kilometer, ditambah ruas jalan provinsi dan nasional, pemerintah daerah harus menerapkan skala prioritas di tengah keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora, Pujiariyanto, mengatakan pemasangan rambu dan fasilitas keselamatan akan diprioritaskan pada ruas maupun titik yang dinilai memiliki risiko kecelakaan tinggi.
“Jadi sebenarnya untuk rambu-rambu di Blora masih banyak kurang. Panjang jalan kabupaten 916 kilometer, belum termasuk jalan provinsi dan jalan nasional,” kata Puji saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, persoalan keselamatan jalan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah pada ruas jalan kabupaten. Kondisi jalan provinsi dan nasional yang melintas di wilayah Blora juga perlu mendapat perhatian karena sejumlah kecelakaan terjadi di ruas tersebut.
Salah satu lokasi yang tengah mendapat perhatian adalah kawasan depan PKU Muhammadiyah hingga sekitar Jembatan Kidangan, Kecamatan Jepon. Berdasarkan laporan masyarakat, kondisi jalan yang menyempit di kawasan tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko kecelakaan.
Dinrumkimhub melalui Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) saat ini melakukan pengecekan untuk menentukan fasilitas keselamatan yang dibutuhkan, termasuk kemungkinan pemasangan warning light.
“Saat ini tim kita dari Bidang Sarpras sedang mengecek apakah di sana perlu ada warning light. Tujuannya agar masyarakat tahu ada tanda lampu bahaya,” jelasnya.
Selain warning light, keberadaan tempat ibadah dan permukiman di sekitar lokasi juga menjadi pertimbangan. Menurut Puji, fasilitas penyeberangan seperti zebra cross diperlukan untuk memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat, terutama pejalan kaki.
Ia mengakui kebutuhan rambu lalu lintas di Blora sangat besar. Tidak hanya rambu peringatan, sejumlah titik juga membutuhkan fasilitas keselamatan lain seperti guardrail, khususnya pada jalan yang berada di dekat jurang.
“Kebutuhannya sangat banyak, tetapi semua terkendala anggaran,” ujarnya.
Puji menjelaskan, sejumlah tikungan di wilayah Blora membutuhkan rambu peringatan. Sementara pada ruas jalan yang memiliki kondisi berbahaya di sisi kanan atau kiri, pemasangan guardrail menjadi salah satu kebutuhan penting.
“Kalau kita mau hitung banyak, Mas. Salah satunya jalan tikungan di Blora yang membutuhkan. Kalau setiap tikungan harus dihitung maka banyak. Daerah yang kanan kirinya jurang kita kasih guardrail yang merupakan pembatas dari besi agar orang tidak terperosok,” tegasnya.
TITIK RAWAN JADI PRIORITAS
Meski menghadapi keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi, Dinrumkimhub memastikan pengadaan maupun penambahan fasilitas keselamatan tetap diarahkan ke lokasi yang paling membutuhkan.
Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah tikungan di kawasan rest area tengah hutan, Kecamatan Randublatung.
Lokasi tersebut menjadi perhatian setelah adanya laporan sejumlah kendaraan beberapa kali mengalami kecelakaan atau keluar jalur karena gagal mengantisipasi kondisi tikungan.
“Kita akan berikan prioritas bagi jalan-jalan. Seperti disampaikan Pak Camat Randublatung, tikungan tajam rest area di tengah hutan akan kita utamakan karena berkali-kali banyak kendaraan kebablasan,” ungkap Puji.
Selain titik rawan kecelakaan, penambahan zebra cross di sekitar sekolah juga menjadi perhatian. Hal tersebut termasuk sekolah yang berada di ruas jalan provinsi maupun nasional.
Pemasangan rambu, penerangan jalan, warning light, hingga fasilitas penyeberangan akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kemampuan anggaran pemerintah.
Puji menegaskan, keselamatan jalan tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap seluruh pengguna jalan.
Karena itu, masyarakat diimbau tetap berhati-hati ketika berkendara, terutama saat melintasi tikungan tajam, kawasan permukiman, sekitar sekolah, serta ruas jalan yang minim fasilitas keselamatan.
“Kami mengimbau masyarakat dalam berlalu lintas untuk berhati-hati di jalan dan menaati rambu lalu lintas,” pesannya.
Menurutnya, penambahan rambu dan fasilitas keselamatan merupakan kebutuhan mendesak. Namun, dengan anggaran yang terbatas, pemerintah harus menentukan titik-titik yang paling membutuhkan penanganan terlebih dahulu.
“Ini kebutuhan yang sangat mendesak karena semua ini demi keselamatan masyarakat. Kita harus membuat prioritas manakala anggaran kita tidak sesuai dengan kebutuhan kita,” pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar