INFOBLORA.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memulihkan operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Blora yang sebelumnya dihentikan sementara. Dari total 13 SPPG yang terdampak penghentian operasional, baru lima unit yang kini diperbolehkan kembali menjalankan layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penghentian sementara tersebut sebelumnya tertuang dalam Surat BGN Nomor 2740/D.TWS/05/2026. Dalam surat itu disebutkan bahwa salah satu alasan penghentian operasional adalah belum terpenuhinya persyaratan dan standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di sejumlah SPPG.
Sebanyak 13 SPPG di Kabupaten Blora masuk dalam daftar penghentian sementara, yakni SPPG Cepu Karangboyo 2, Jati Gabusan, Ngawen Bradag, Blora Kamolan, Jati Doplang, Banjarejo Sidomulyo, Jepon Tempellemahbang 2, Kradenan Nglebak, Tunjungan Sukorejo 2, Ngawen Bogowanti, Jati Tobo, Jati Gabusan 2, dan Tunjungan Tamanrejo.
Namun, berdasarkan perkembangan terbaru, BGN telah mengizinkan lima SPPG untuk kembali beroperasi. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat BGN Nomor 2827/D.TWS/05/2026 tertanggal 29 Mei 2026.
Lima SPPG yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan dan diperbolehkan kembali menjalankan layanan MBG yakni SPPG Tunjungan Sukorejo 2, Ngawen Bogowanti, Kradenan Nglebak, Ngawen Bradag, dan Cepu Karangboyo.
Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Blora, Artika Diannita, menjelaskan bahwa penghentian operasional yang dilakukan BGN bersifat sementara hingga diterbitkannya surat pencabutan resmi untuk masing-masing unit layanan.
“Statusnya sampai surat pencabutan turun dari BGN,” ujarnya.
Artika menambahkan, selama SPPG masih berstatus dihentikan sementara, penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis tidak dialihkan ke dapur MBG lain. Akibatnya, layanan bagi penerima manfaat di wilayah yang terdampak penghentian operasional ikut terhenti sementara.
“Tidak dialihkan,” katanya.
Dengan kembali beroperasinya lima SPPG tersebut, layanan Program Makan Bergizi Gratis di sejumlah wilayah Kabupaten Blora mulai berjalan normal kembali. Sementara itu, delapan SPPG lainnya masih menunggu proses evaluasi dan keputusan lanjutan dari Badan Gizi Nasional untuk mendapatkan izin operasional kembali.
Pemerintah berharap seluruh SPPG yang masih dihentikan sementara dapat segera memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya para penerima manfaat program MBG, dapat kembali berjalan secara optimal di seluruh wilayah Kabupaten Blora.
0 komentar:
Posting Komentar