INFOBLORA.ID - Pemerintah Kabupaten Blora melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) masih harus bekerja keras untuk mengejar target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026.
Pasalnya, hingga triwulan pertama tahun 2026, baru 37 desa dari total 295 desa dan kelurahan di Kabupaten Blora yang berhasil melunasi PBB-P2 sebesar 100 persen.
Hal tersebut terungkap dalam acara Penyerahan Penghargaan Desa Lunas PBB-P2 Tercepat Triwulan I Tahun 2026 dan Evaluasi Realisasi PBB-P2 Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Selasa (26/5/2026).
Kepala BPPKAD Blora, Drs. Pitoyo Trusingtyas Sarodjo, mengungkapkan 37 desa yang telah lunas tersebar di 15 kecamatan. Sementara Kecamatan Blora Kota hingga saat ini belum ada desa atau kelurahan yang melunasi PBB-P2 secara penuh.
“Terima kasih kepada 37 desa yang telah melunasi PBB-P2 pada triwulan pertama 2026. Sebagai bentuk apresiasi, kami menyerahkan bantuan keuangan sebesar 13 persen dari jumlah tanggungan PBB-P2 yang telah lunas untuk masing-masing desa,” ujar Pitoyo.
Penyerahan penghargaan berupa bantuan keuangan dilakukan oleh Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman yang diwakili Sekretaris Daerah Komang Gede Irawadi, didampingi Kepala BPPKAD serta para camat.
Beberapa desa bahkan menerima bantuan keuangan hingga puluhan juta rupiah. Di antaranya Desa Bangkleyan Kecamatan Jati menerima Rp23,1 juta dari total pembayaran PBB-P2 sebesar Rp161,4 juta.
Kemudian Desa Botoreco Kecamatan Kunduran menerima bantuan Rp34,3 juta dari total pembayaran Rp240 juta, serta Desa Nglengkir Kecamatan Bogorejo menerima Rp24,5 juta dari total pembayaran Rp173,4 juta.
Pitoyo mengatakan, dari total target tagihan PBB-P2 Kabupaten Blora sebesar Rp27,6 miliar, hingga kini baru terealisasi sekitar Rp5,8 miliar atau 21,4 persen.
“Masih ada kekurangan sekitar Rp21,8 miliar. Bahkan masih ada beberapa desa yang pembayaran PBB-P2-nya belum mencapai 10 persen,” katanya.
Ia meminta para camat untuk ikut mendorong percepatan pelunasan melalui koordinasi dengan kepala desa dan lurah di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Bupati Blora melalui Sekda Komang Gede Irawadi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, petugas pemungut pajak, dan masyarakat yang telah menunjukkan kepatuhan dalam pembayaran pajak.
“Keberhasilan desa-desa dalam mendukung pelunasan PBB-P2 pada triwulan pertama ini merupakan bukti nyata adanya sinergi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat,” ujar Komang.
Menurutnya, kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah dan desa untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan daerah.
Ia menjelaskan, dana transfer pusat ke APBD Blora tahun 2026 mengalami penurunan sekitar Rp362,29 miliar. Selain itu, Dana Desa yang bersumber dari APBN juga mengalami pemotongan drastis hingga 65 persen.
“Desa tidak bisa lagi 100 persen bergantung pada dana transfer pusat. Karena itu optimalisasi pendapatan melalui pajak daerah seperti PBB-P2 menjadi sangat penting,” jelasnya.
Komang juga mendorong BPPKAD melakukan inovasi pembayaran pajak berbasis digital agar lebih mudah diakses masyarakat.
“Kedepan pembayaran secara digital perlu dikembangkan. Harapannya pembayaran PBB-P2 bisa dilakukan melalui QRIS dan sistem digital lainnya agar lebih praktis,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Indarsih, mengaku bersyukur desanya berhasil melunasi PBB-P2 pada triwulan pertama tahun ini.
“Sebisa mungkin dan secepat mungkin PBB-P2 di desa kami kami lunasi. Karena nantinya juga akan kembali ke desa untuk pembangunan,” ungkapnya.
0 komentar:
Posting Komentar